PDIP Dukung Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo, Bukan Bagi-Bagi Kursi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo saat menunjukkan data Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Jumat, 19 April 2019. Tempo/Dewi Nurita

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo saat menunjukkan data Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Jumat, 19 April 2019. Tempo/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung adanya rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan sang penantang, Prabowo Subianto. Hasto meyakini pertemuan keduanya akan segera terlaksana.

    Baca: PDIP: Pemilu Telah Usai, Mari Kedepankan Persaudaraan

    "Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal tersebut akan terjadi," kata Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

    Hasto mengatakan telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal rekonsiliasi ini. Megawati pun mendukung rekonsiliasi tersebut. "Selama ini Ibu Megawati juga tidak pernah ada pernyataan yang sedikitpun bernada negatif ke Prabowo," kata Hasto.

    Sebelumnya MK memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pada Kamis, 27 Juni 2019. Selanjutnya, KPU akan segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan presiden terpilih pada Ahad, 30 Juni 2019.

    Namun, Hasto menegaskan rekonsiliasi yang didukung partainya adalah dialog penyelesaian masalah. "Rekonsiliasi sebagai dialog, bukan bagi-bagi jabatan di kabinet," kata dia. Persoalan jabatan di kabinet, kata Hasto, merupakan kewenangan Jokowi, yang akan dibahas bersama dengan Megawati dan ketua umum partai politik pengusung lainnya.

    Selain itu, Hasto menyatakan sebuah demokrasi yang sehat harus diisi oleh partai pemerintah dan partai oposisi yang bertindak sebagai kekuatan penyeimbang. Dari situlah muncul sistem check and balances. "Karena pemerintah juga perlu dikritik, perlu diberikan opsi kebijakan lain untuk rakyat dan bangsa," ujarnya.

    Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo

    Situasi serupa, kata Hasto, juga berlaku bagi partai Koalisi Indonesia Kerja yang telah dibangun PDIP bersama partai lainnya sebelum pilpres 2019. Ia menegaskan koalisi akan terbangun dengan sehat apabila dibangun sebelum pemilu itu sendiri. "Ini bagian dari pendidikan politik untuk rakyat, karena bagaimanapun demokrasi yang sehat itu pelu kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.