PDIP: Pemilu Telah Usai, Mari Kedepankan Persaudaraan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo saat menunjukkan data Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Jumat, 19 April 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo saat menunjukkan data Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Jumat, 19 April 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai lainnya langsung menggelar jumpa pers usai berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. PDI Perjuangan, kata Hasto, telah mencermati seluruh hasil dari keputusan para hakim MK tersebut.

    Baca: Jokowi Sambut Baik Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo

    "Kami percaya bahwa dengan milestone atau tahapan pemilu presiden telah usai, dan mari kita kedepankan persaudaraan," kata Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

    Menurut Hasto, MK telah membuktikan jati diri mereka dengan tidak hanya menjadi benteng konstitusi, namun juga menjaga prinsip keadilan di dalam hukum lewat sikap kenegarawanan para hakimnya. "Serta menjaga amanat suara rakyat dalam pemilu presiden," kata dia.

    Di sisi lain, Hasto menyebut pemohon tidak bisa melengkapi barang bukti yang meyakinkan dan tidak terpenuhinya bukti otentik yang bisa mengubah hasil pemilu. Walhasil, situasi ini menjadikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah memiliki legalitas konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden terpilihm

    Sebelumnya, dalam sidang yang digelar sejak Kamis siang, MK memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai Kamis malam, 27 Juni 2019.

    Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Hakim MK Anwar Usman.

    Baca: Putusan Sengketa Pilpres: 6 Dalil BPN Prabowo Dimentahkan Hakim

    Lebih lanjut, kata Hasto, PDIP mengapresiasi para hakim MK yang telah bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi hukum acara penyelesaian sengketa pilpres. Kendati demikian, Hasto menegaskan partainya  bersama Koalisi Indonesia Kerja akan terus mengedepankan semangat persaudaraan nasional, termasuk mendukung upaya rekonsiliasi antara presiden terpilih Jokowi dengan penantangnya, Prabowo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.