Polri Bakal Bubar Paksa Aksi Sengketa Pilpres Setelah Pukul 18.00

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. Aksi terkait putusan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi juga bertujuan untuk mendorong majelis hakim konstitusi segera mendiskualifikasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain itu, melalui aksi ini, PA 212 ingin mendorong majelis hakim bertindak adil dan independen. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. Aksi terkait putusan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi juga bertujuan untuk mendorong majelis hakim konstitusi segera mendiskualifikasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain itu, melalui aksi ini, PA 212 ingin mendorong majelis hakim bertindak adil dan independen. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri tak menutup kemungkinan akan membubarkan paksa massa pengunjuk rasa sidang sengketa Pilpres yang berada di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Baca: LIVEBLOG - Sidang MK Putusan Sengketa Pilpres 2019

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, langkah pembubaran paksa itu baru akan dilakukan jika cara persuasif tak bisa dilakukan. "Iya tentunya dengan langkah persuasif dulu. Ketika sudah tidak dihiraukan, maka tahapan peringatan secara keras sampai pembubaran paksa," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Juni 2019.

    Hari ini, Kamis, 27 Juni 2019, MK menggelar sidang putusan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Sidang sudah dimulai sejak pukul 12.30. Adapun beberapa kelompok massa memenuhi kawasan di sekitar Gedung MK. Polisi dan TNI menjaga ketat kawasan seputaran Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya.

    Polisi pun memberikan toleransi agar aksi hanya boleh berlangsung sampai pukul 18.00 WIB. Para koordinator lapangan telah diinstruksikan polisi agar membubarkan massa tepat pada pukul 18.00 WIB. "Kami imbau massa bubar secara tertib dan damai," kata Dedi.

    Guna mengamankan persidangan hari ini, Polri-TNI pun menambah jumlah personel pengamanan untuk berjaga di sekitar area MK. Dedi mengatakan, jumlah personel gabungan yang dikerahkan kini mencapai 47 ribu. "Dari TNI 17 ribu sekian yang dikerahkan, Polri 28 ribu personel," kata Dedi.

    Baca: Pakar: Hakim Sudah Beri Kode, Putusan MK Bisa Ditebak Arahnya 

    Menurut Dedi penambahan personel tersebut adalah bentuk jaminan dari aparat keamanan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan jelang dan sampai pengumuman sidang MK. Selain itu, aparat keamanan yang bertugas di Gedung MK hanya dibekali dengan peluru karet. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.