Jokowi Hadiri G20, Menlu: Banyak Permintaan Pertemuan Bilateral

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Bogor - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada banyak negara yang ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang. "Permintaan untuk (pertemuan) bilateral sangat banyak kali ini. Sudah kita terima 16 permintaan bilateral, tapi akan sesuaikan dengan waktunya," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Juni 2019.

    Baca juga: Jokowi Dihadiahi Kaus Jersey Argentina Nomor Punggung 10

    Retno mengatakan, permintaan itu datang dari Turki, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kongo, Kanada, Sekjen PBB, Presiden Bank Dunia yang baru, Brasil, dan Senegal. Terkait jadwalnya, Retno mengaku masih mencocokkan waktu, terutama pertemuan dengan Jepang. "Kita masih bahas apakah jadi melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang atau tidak. Sekali lagi, ini lagi banyak masalah yang perlu dicocokkan," ujarnya.

    Saat ditanya mengapa banyak negara ingin bertemu dengan Presiden Indonesia, Retno hanya menjawab singkat, "Karena kita sedang manis." Ia tak menjelaskan maksud dari jawabannya itu.

    Retno mengatakan, KTT G20 yang berlangsung pada 28-29 Juni, akan dibagi ke dalam empat sesi. Setiap kepala negara mendapatkan dua sesi untuk berbicara. Jokowi akan menjadi lead speaker di sesi tentang kesetaraan (inequality), pendidikan (education), infrastruktur, dan sustainable development goals (SDGs). Jokowi, kata Retno, juga akan bicara di sesi yang lain, yaitu terkait dengan digital economy.

    Baca juga: Jokowi Ingin Salak, Manggis, dan Nanas Diekspor ke Argentina

    Di sela-sela sesi itu lah Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara lain. Menurut Retno, selain anggota G20, ada juga negara di luar G20 yang ingin bertemu Jokowi. Belanda misalnya. Mengenai persoalan apa yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral itu, Retno mengatakan, tiap negara memiliki isu tersendiri. Namun ia kembali menegaskan pemerintah masih berupaya mencocokkan waktu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.