Petitum lainnya, pemohon meminta Mahkamah menetapkan Jokowi - Ma'ruf secara nyata dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian meminta KPU untuk mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Prabowo - Sandiaga sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Baca: 4 Momen Panas Dingin dan Gergeran di Sidang MK Sengketa Pilpres
"Atau memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Lampung, sesuai dengan amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945," kata Bambang.
Pemohon juga meminta Mahkamah memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU yang baru.
Kemudian pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.
Baca: 3 Poin Gugatan Sengketa Pilpres Kubu Prabowo VS KPU
"Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara khususnya namun tidak terbatas pada Situng, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Bambang Widjojanto.