Putusan Sengketa Pilpres: Kilas Balik Isi Gugatan Kubu Prabowo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim kuasa hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto berbincang dengan Ketua KPU Arief Budiman di sela sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua tim kuasa hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto berbincang dengan Ketua KPU Arief Budiman di sela sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 hari ini, Kamis, 27 Juni 2019. Gugatan ini berangkat dari kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang keberatan dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Baca: Wiranto Sebut akan Tangkap Dalang Aksi Sengketa Pilpres Jika...

    Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 ini digelar pada Jumat, 14 Juni 2019. Saat itu, agenda sidang adalah membacakan gugatan dari pemohon. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, melalui Ketua Tim Kuasa Hukumnya Bambang Widjojanto, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

    "Kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal dan tidak berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten, secara nasional tahun 2019," ujar Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

    Kubu Prabowo juga meminta dibatalkannya berita acara KPU tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih suara terbanyak 62,5 juta suara atau 52 persen.

    Dalam petitumnya Prabowo - Sandiaga juga meminta Mahkamah menyatakan pasangan Jokowi - Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

    Selain itu, pemohon juga meminta MK membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf dan menetapkan Prabowo - Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

    Baca: Moeldoko: 30 Orang Jaringan Teroris Ikut Aksi Sengketa Pilpres

    "Memerintahkan KPU RI mengeluarkan surat keputusan penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024," ujar Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.