Demokrat Memilih Pasif Soal Gabung ke Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku partainya pasif ihwal kemungkinan merapat ke koalisi calon presiden inkumben Joko Widodo di periode yang akan datang. Jansen mengatakan, partainya bersikap menunggu keputusan Jokowi.

    Baca juga: Majelis Tinggi Minta Demokrat di Kubu Prabowo Sampai Sidang MK

    "Jika Pak Jokowi merasa butuh Demokrat untuk terlibat memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan ya syukur. Prinsipnya Partai Demokrat di posisi pasif, menunggu aja, ketimbang menambah polemik di ruang publik," kata Jansen ketika dihubungi, Rabu, 26 Juni 2019.

    Seusai pencolosan Pemilihan Umum 2019, Partai Demokrat disebut-sebut sebagai salah satu partai di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kemungkinan akan berpindah ke koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Anggapan ini menguat dengan serentetan pertemuan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi.

    AHY menemui Jokowi di Istana Negara pada 22 Mei dan pada perayaan Idul Fitri 5 Juni lalu. Tak cuma menyambangi Istana, AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono juga menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

    Belakangan, justru Partai Gerindra yang disebut-sebut diutamakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi. Seorang politikus PDIP mengatakan Megawati juga lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra, mengingat Mega pernah berpasangan dengan Prabowo di pilpres 2009.

    "Gerindra dianggap lawan yang gentle. Sikap itu membuat sebagian teman-teman sangat menghormati," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

    Jansen enggan berkomentar perihal ini. Dia berujar, publik yang akan menilai sikap Gerindra yang selama ini mengatakan akan konsisten menjadi oposisi.

    "Apakah Gerindra seperti yang selalu dikatakan para jubirnya, kami akan konsisten di luar pemerintahan. Kita lihat saja, mereka konsisten enggak dengan perkataannya itu. Jangan-jangan malah mereka yang masuk," kata Jansen.

    Baca juga: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

    Adapun ihwal nasib Demokrat ke depan, Jansen mengatakan partainya siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Dia berujar, Demokrat memiliki pengalaman 10 tahun memerintah dan lima tahun di luar pemerintahan. Menurut Jansen, pengalaman itu menjadi nilai tambah bagi partainya di manapun berada nanti.

    "Misalnya terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan, ya kontribusi Partai Demokrat itu pasti berbeda dengan partai-partai lain karena kami punya pengalaman sepuluh tahun. Tapi kalau di luar pemerintahan ya kami akan jadi oposisi yang kritis," kata dia.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.