Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Gatot Nurmantyo Sebut Jutaan Hektare Lahan Dikuasai Asing

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa setelah reformasi jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai orang asing.

Baca juga: Halal Bihalal Purnawirawan TNI, Gatot Nurmantyo Bahas Mati Syahid

"Setelah reformasi, UUD 1945 rohnya mulai hilang, sehingga ada jutaan hektar tanah kita dikuasai asing," kata Gatot dalam acara halal bihalal Purnawarman ABRI, TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa, 25 Juni 2019.

Menurut Gatot, sebagian orang Indonesia melupakan apa yang disampaikan dari pembukaan UUD 1945. Padahal, UUD 1945 dalam pembukaannya dibuat karena memahami kondisi Indonesia.

Saat Indonesia baru merdeka, kata Gatot, negara ini masih miskin sumber daya manusia, tetapi kaya dengan sumber daya alam. Makanya, kata dia, dalam pembukaan UUD tersebut tujuan nasionalnya ada dalam kutipan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

"Melindungi tumpah darah Indonesia itu bukan hanya manusianya saja, tapi sumber daya alamnya juga dilindungi. Namun orang melupakan apa yang disampaikan pembukaan UUD tadi."

Bahkan, kata Gatot, dalam pasal 33 UUD 1945 dan tertuang pada ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. "Pendiri bangsa sudah mewaspadai ini dan mengingatkan agar SDA digunakan sebenar-benarnya," ujar dia.

Selain itu, Gatot pun menyinggung situasi saat ini berkaitan masalah kerja sama ekonomi. Menurut dia, kerja sama ekonomi adalah suatu mufakat yang niscaya memang harus dilakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, kata dia, yang perlu diingat adalah jangan sampai ruang hidup rakyat Indonesia ikut diserahkan. Gatot mencontohkan, saat ini etnis Betawi telah terpinggirkan di kotanya di Jakarta. "Di Sudirman sudah minggir semua "

Bahkan, Resimen Induk Daerah Militer TNI yang pernah berada di kawasan Ciganjur pun bergeser karena pembangunan. Saat ini, Rindam TNI bergeser ke kawasan Bumi Serpong Damai. "Sekarang BSD jadi kota geser lagi. Gak tahu nanti ke mana. Ke Pelabuhan Ratu kali nanti," ujarnya.

Gatot pun mengingatkan agar rakyat Indonesia terus waspada. Ia kembali memberi contoh bahwa etnis Indian di Amerika hilang di tanah lahirnya sendiri. Selain itu, etnis Melayu Singapura juga sudah ke pinggir. "Siapa lagi. Kalau bukan kita-kita harus siapa lagi yang berjuang," ujarnya.

Baca juga: Datang Acara Prabowo, Gatot Nurmantyo: Saya tak Mencari Jabatan

Kata Gatot, dalam pembangunan industri pun rakyat Indonesia perlahan tersisihkan. Sebab, ujar dia, dahulu industri Indonesia merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja, tetapi sekarang digantikan robot.

Belum lagi, Gatot Nurmantyo mengimbuhkan, tenaga kerja yang diimpor ke Indonesia. Setiap penduduk dunia, kata dia, bisa tinggal di mana pun juga asal dapat izin. "Ini yang saya katakan bisa merugikan jika kita tidak waspada. Sebab mereka pindah ke suatu negara sudah mempersiapkan skill. Apalagi kita juga menerapkan bebas visa," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

1 jam lalu

Peti mati. Ilustrasi
Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan tentara Amerika tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di hutan Karawang.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 jam lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

5 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

8 jam lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

11 jam lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

13 jam lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

MK membantah dalil paslon 01 Anies-Muhaimin soal ketidaknetralan TNI yang tercermin dalam kehadiran Mayor Teddy dalam debat capres.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

1 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.