Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Sultra Capai Rp 8,7 Miliar

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Iklan

TEMPO.CO, Kendari - Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra cukub besar, yakni Rp 8,7 miliar. Tunggakan tersebut terungkap dalam Rapat  Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di di Kantor Gubernur Sultra, Kota Kendari, pada Senin, 24 Juni 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Sultra Yusuf Mundu mengatakan tunggakan pajak kendaraan dinas terjadi sejak 2015. Dia berjanji memaksimalkan penagihan tunggakan pajak kendaraan dinas. Bappeda juga sudah menyurati semua kepala daerah di 17 kabupaten/kota agar segera membayarkan pajak kendaraan.

BacaTunggakan Pajak di Tiga Wilayah Sulawesi Capai Rp 420 Miliar 

Yusuf bahkan mengaku heran dengan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak. Padahal, anggaran pembayaran pajak tersedia  di masing-masing dinas. “Saya sudah tugaskan UPTB untuk menagih di setiap instansi, termasuk mengejar 100 penunggak terbesar,” kata Yusuf pada Selasa sore, 25 Juni 2019.

Dia berjanji mengumumkan secara terbuka daerah dan kepala daerah yang membandel dalam soal tunggakan pajak. “(Mobil nomor) DT 2 milik Wakil Gubernur Sultra belum bayar. Nah, itu ada di Biro Umum kalau ada uangnya kenapa tidak dibayarkan."

Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII Aldinsyah Malik Nasution menyayangkan ketikdapatuhan Sultra. Menurut dia, mestinya pemerintah memberikan contoh yang baik sebelum meminta swasta melakukan pembayaran PKB secara tertib.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca jugaDemo Mahasiswa Bentrok, Gubernur Sultra Copot Kasatpol PP

Aldinsyah meminta Pemprov Sultra terbuka soal pajak kendaraan dinas yang digunakan oleh para pejabat baik di kabupaten/kota dan provinsi. Pajak kendaraan itu pun harus dibayar. “Jadi tolonglah, karena PKB ini hak provinsi kalau provinsi tidak berani menegur daerah. nah ini ada apa? Padahal ada anggarannya untuk bayar pajak," ujar Aldi dalam rapat pada Senin lalu.

Aldi menduga tunggakan pajak kendaraan bermotor justru lebih banyak dari kalangan pejabat sebab terkena razia. 

Rosniawanti Fikri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Serahkan 200 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Sultra, Pj Gubernur: Wujud Kepastian dan Perlindungan Hukum

4 Desember 2023

Presiden Joko Widodo memperlihatkan sertifikat ketika memberikan sambutan saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Jokowi Serahkan 200 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Sultra, Pj Gubernur: Wujud Kepastian dan Perlindungan Hukum

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan sebanyak 200 buah sertifikat tanah bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).


9 Daerah di Sultra Berstatus Siaga Bencana Kekeringan

26 Oktober 2023

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
9 Daerah di Sultra Berstatus Siaga Bencana Kekeringan

Status siaga darurat bencana kekeringan tersebut ditetapkan sejak 25 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023.


Pj Gubernur Sultra Harap Deklarasi Pemilu Damai Bukan Formalitas

13 September 2023

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol Andap Budhi Revianto
Pj Gubernur Sultra Harap Deklarasi Pemilu Damai Bukan Formalitas

Pj Gubernur Sultra Harap Deklarasi Pemilu Damai Bukan Hanya Formalitas


Kejaksaan Tinggi Sultra Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Tambang Nikel

20 Juni 2023

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Kejaksaan Tinggi Sultra Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Tambang Nikel

Kejaksaan Tinggi Sultra menahan GAS, seorang tersangka kasus korupsi tambang nikel di wilayah izin usaha pertambangan PT Antam di Konawe Utara.


Pulang ke Kampung Halaman, Apriyani Rahayu Dihadiahi Mobil oleh Gubernur Sultra

28 Agustus 2021

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kiri) menyerahkan hadiah secara simbolis kepada peraih medali emas bulutangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020 Apriyani Rahayu (kanan) di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 27 Agustus 2021. Apriyani Rahayu dihadiahi satu unit mobil serta pemberian nama pada Gelanggang Olahraga (GOR) Apriyani Rahayu oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. ANTARA FOTO/Jojon
Pulang ke Kampung Halaman, Apriyani Rahayu Dihadiahi Mobil oleh Gubernur Sultra

Atlet bulutangkis putri Indonesia Apriyani Rahayu mendapatkan hadiah mobil dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.


Mako Brimob Sultra Dimasuki Orang Tak Dikenal, Diduga Sakit Jiwa

21 Juni 2020

Ilustrasi Brimob. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Mako Brimob Sultra Dimasuki Orang Tak Dikenal, Diduga Sakit Jiwa

Orang tersebut masuk ke Mako Brimob Sultra dengan pakaian gamis, menggunakan payung dan berteriak, "Allahu Akbar!" Pelaku pernah dirawat di RSJ.


Ombudsman Sarankan Gubernur Sultra Minta Pusat Tunda TKA Cina

30 April 2020

Gubernur Sultra Ali Mazi (kiri) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) duduk berama sesaat sebelum pembukaan Kongres V PAN di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 10 Februari 2020. Kongres V PAN berlangsung sejak 10-12 Februari 2020 itu dengan agenda pemilihan Ketua Umum PAN periode 2020-2025. ANTARA
Ombudsman Sarankan Gubernur Sultra Minta Pusat Tunda TKA Cina

Ombudsman menyarankan Gubernur Sultra meminta Pemerintah Pusat menunda kedatangan 500 TKA Cina.


Ketua MPR Minta Pusat Tunda Kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra

30 April 2020

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.
Ketua MPR Minta Pusat Tunda Kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Pusat menunda kedatangan 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Tenggara.


Densus 88 Antiteror Ringkus 4 Terduga Teroris JAD di Sultra

14 April 2020

Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com
Densus 88 Antiteror Ringkus 4 Terduga Teroris JAD di Sultra

Tim Densus 88 menyta senjata api, senjata tajam dan peluru dari para terduga teroris JAD tersebut.


Sultra Terima Bantuan 100 Paket APD Virus Corona

24 Maret 2020

Ilustrasi petugas medis (perawat) mengenakan jas hujan sebagai baju pelindung (APD). Foto: dok.Chaerani Andinawati
Sultra Terima Bantuan 100 Paket APD Virus Corona

Sultra kebagian alat rapid test Corona dengan melihat kondisi peningkatan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona begitu siginifikan.