Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Nilai Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat, Ini Pertimbangannya

Reporter

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan kondisi kesehatannya kepada wartawan di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 4 Juni 2019. Tempo/Friski Riana
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan kondisi kesehatannya kepada wartawan di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 4 Juni 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tak perlu dipercepat. Politikus senior Golkar itu berpendapat percepatan munas tak akan efektif dengan sisa waktu yang ada.

Baca: Dukung Airlangga, Golkar Sumut Tolak Percepatan Munas

"Normal saja lah, toh sekarang sisa enam bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.

JK mengatakan ongkos untuk penyelenggaraan Munas tidaklah kecil. Biaya pencalonan juga besar.

Saat ini, ada dua nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat menduduki jabatan ketua umum Golkar. Mereka adalah inkumben Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo.

Wacana percepatan Munas muncul dari politikus senior Golkar, Yorrys Rawayai. Ia menyebut Munas perlu dipercepat karena adanya kekecewaan terhadap hasil Pemilu 2019. Jatah kursi Golkar menurun dibanding 2014.

Baca juga: Bamsoet Sebut Dapat Dukungan Para Senior Golkar Maju Jadi Ketum

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi hal itu, JK menanggap kekecewaan itu hanya muncul dari seglintir pihak saja. "Sebagian besar daerah setuju (tak mempermasalahkan hasil pemilu). Kita (Munas) normal saja lah," kata Mantan Ketua Umum Golkar tahun 2004-2009 itu.

JK sendiri mengaku tak lagi memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum nanti. Ia juga enggan mengafiliasikan dirinya dengan salah satu nama bakal calon. Meski begitu, JK mengatakan baik Airlangga maupun Bambang Soesatyo telah datang menemui dirinya.

"Saya tidak punya hak suara lagi. Jadi saya tidak mikirkan itu yang mana. Kalau saya punya hak suara saya timbang-timbang," kata JK.

Baca: Pengamat Anggap Munaslub Golkar Belum Diperlukan

Isu munaslub ini berembus setelah Yorrys Raweyai menyebut wacana percepatan munas untuk mengganti Airlangga muncul di internal partai. Hal ini tak terlepas dari kegagalan Golkar mencapai 110 kursi yang ditargetkan di pemilihan legislatif 2019. Golkar hanya memperoleh 85 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.


Muncul Keluhan di Media Sosial Ihwal Magang Mahasiswa ke Ceko dan Hungaria, Netizen: Mirip Ferienjob Jerman

5 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Muncul Keluhan di Media Sosial Ihwal Magang Mahasiswa ke Ceko dan Hungaria, Netizen: Mirip Ferienjob Jerman

Kini di media sosial muncul berbagai keluhan menyangkut magang mahasiswa di Hungaria dan Republik Ceko.


PAN Lobi Golkar Usung Anak Zulhas Jadi Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

5 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai atau DPP PAN Zita Anjani serta caleg PAN Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu (kiri) dan Surya Hutama atau Uya Kuya (kanan) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Desember 2023. (TEMPO/Advist Khoirunikmah)
PAN Lobi Golkar Usung Anak Zulhas Jadi Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

PAN sedang berkomunikasi dengan Golkar untuk mendorong Ketua DPP PAN, Zita Anjani, menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.


Wacana Pertemuan Jokowi - Megawati, Bahlil Singgung Hasto PDIP Tak Pernah jadi Presiden

5 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Wacana Pertemuan Jokowi - Megawati, Bahlil Singgung Hasto PDIP Tak Pernah jadi Presiden

Bahlil Lahadalia menilai Jokowi dan Megawati sebagai negarawan dan tidak perlu disebandingkan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

6 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat menerima penghargaan predikat Nindya dalam Malam Penganugerahan kota Layak Anak (KLA) di Semarang, Sabtu malam, 22 Juli 2023. Dok Istimewa
Hadapi Pilkada 2024, Imam Budi Hartono Kantongi Rekomendasi dari DPP PKS

PKS memberi rekomendasi kepada Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono untuk maju di PIlkada 2024.


Apa Kendaraan Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut? Begini Pemecatannya sebagai Kader PDIP

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Apa Kendaraan Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut? Begini Pemecatannya sebagai Kader PDIP

Wali Kota Medan Bobby Nasution akan mengambil formulir Pilgub Sumut. Simak kembali pemecatan menantu Jokowi itu dari PDIP.


Bobby Nasution dan Deretan Pandangan terhadap Dia Menyongsong Pilgub Sumatera Utara

7 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan kata sambutan pada acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Minggu 27 Agustus 2023. Acara Rembuk Kemerdekaan yang digagas oleh relawan Bobby Nasution tersebut mengusung tema
Bobby Nasution dan Deretan Pandangan terhadap Dia Menyongsong Pilgub Sumatera Utara

Pengamat politik Universitas Sumatera Utara atau USU Indra Fauzan menilai PDIP kesulitan mengimbangi figur Bobby Nasution


Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Medan, Prioritaskan Kader Partai

7 hari lalu

Ketua Tim Penjaringan Calon Wali Kota/Calon Wakil Wali Kota Medan Medan Zulchari Pahlawan (tengah) memberikan keterangan di Medan, Senin (15/4/2024). (ANTARA/ M. Sahbainy Nasution)
Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Medan, Prioritaskan Kader Partai

Untuk koalisi, Golkar mengutamakan Koalisi Indonesia Maju.


Soal Bobby Nasution Ditolak PDIP di Pilkada Sumut, Kata Gibran dan Peluang Diusung Golkar

7 hari lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Walikota Medan, Bobby Nasution hadir ke Kantor DPP Partai Golkar pada Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Yohanes Maharso.
Soal Bobby Nasution Ditolak PDIP di Pilkada Sumut, Kata Gibran dan Peluang Diusung Golkar

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi Bobby Nasution yang ditolak oleh PDIP.


Kembali Diusung Golkar Medan Menjadi Wali Kota, Ini Kata Bobby Nasution

7 hari lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Kembali Diusung Golkar Medan Menjadi Wali Kota, Ini Kata Bobby Nasution

Bobby Nasution disebut harus mengikuti berbagai tahapan meski mendapat surat penugasan dari Golkar.