Wiranto: Apa yang Diperjuangkan Aksi Putusan Sengketa Pilpres?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mempertanyakan kelompok yang ingin menggelar unjuk rasa bertajuk halal bihalal saat pembacaan putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. 

    Baca: Sudah Siap, MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres Kamis 27 Juni

    Menurut Wiranto, kalau pun ada aksi, ia mempertanyakan apa yang mendasari unjuk rasa itu. Ia mengaku tak memahami apa yang hendak diperjuangkan dengan aksi unjuk rasa di MK. “Untuk apa? Maka kalau ada gerakan massa saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Apa? Yang diperjuangkan apa?” kata dia, Selasa, 25 Juni 2019.

    Wiranto tak segan memerintahkan polisi menangkap tokoh-tokoh di balik unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan sengketa pilpres jika aksi tersebut berakhir ricuh. Ia mengharapkan pada sidang pembacaan putusan 27 Juni nanti, dilaksanakan dengan suasana tenang.

    “Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut, nanti kan kita tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan,” kata Wiranto.

    Wiranto berharap pada saat pengumuman itu suasana akan tenang dan damai. Karena baik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah mengimbau agar seluruh pendukung dan simpatisan agar menjaga suasana damai dengan tidak mendatangi gedung MK.

    Wiranto mengingatkan agar menerima keputusan MK. Karena dari kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin pun, kata dia, akan menghormatinya. “Kedua tokoh atau kedua pasangan yang berkompetisi sudah mengajak masyarakat untuk menerima keputusan ini sebagai keputusan yang adil dan terhormat,” kata dia.

    MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Senin 24 Juni kemarin, menetapkan sidang putusan digelar pada Kamis 27 Juni 2019. Tak ada alasan khusus MK menetapkan tanggal ini, hanya karena majelis hakim memang sudah siap dengan putusan.

    Baca: 4 Momen Panas Dingin dan Gergeran di Sidang MK Sengketa Pilpres

    “Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB,” kata juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono saat dihubungi, Senin 24 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.