Peneliti LIPI: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tergantung Motivasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha

    Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mempertanyakan kepentingan rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto. 

    Baca: Saat Jokowi Jajal MRT Bareng Duta Besar Jepang

    Dia menilai rekonsiliasi tak semata-mata berbagi jabatan, namun harus didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat. "Poin pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan rakyat," kata Siti ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 25 Juni 2019.

    Menurut dia, jika elit politik bisa menjawab persoalan kepentingan rekonsiliasi, semestinya ikhtiar itu bisa dilakukan dengan lancar. "Dan rekonsiliasi tidak perlu menjadi perdebatan," katanya.

    Siti mengatakan rekonsiliasi kali ini masih dalam situasi negara yang mengalami keterbelahan dan disharmoni sosial. Kompetisi yang sengit antara kubu Jokowi dan Prabowo telah menambah kondisi sosial semakin rentan.

    "Apalagi dengan munculnya polarisasi kubu 01 dan kubu 02. Keputusan MK nanti tak menutup kemungkinan membuat salah satu kubu kecewa," katanya.

    Maka, menurut dia perlu adanya solusi agar keterbelahan tak semakin serius. Salah satunya bisa saja melalui rekonsiliasi antar elit partai. Harapannya, ketika elit tenang dan tidak berkonflik, akan berpengaruh positif terhadap rakyat. "Karena bagaimanapun juga para elit adalah teladan," katanya.

    Baca: Kemenko Perekonomian Ajukan Pagu Anggaran Rp 409,3 Miliar

    Wacana rekonsiliasi ini menguat setelah muncul kabar pertemuan antara kubu Prabowo dengan Jokowi. Dalam beberapa kesempatan Jokowi mengatakan membuka pintu bagi kubu Prabowo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.