Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukung Airlangga, Golkar Sumut Tolak Percepatan Munas

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia menilai musyawarah nasional atau Munas Golkar selayaknya dilakukan sesuai jadwalnya pada Desember mendatang. "Tidak dimajukan dan tidak pula diundur," ujar Doli saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 24 Juni 2019.

Baca: Bamsoet Sebut Dapat Dukungan Para Senior Golkar Maju Jadi Ketum

Dalam Munas Golkar mendatang, ujar Doli, siapa saja dipersilakan maju menjadi calon ketua umum. "Namun bagi DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Airlangga layak untuk didukung kembali untuk menjabat ketua umum dalam satu periode, lima tahun mendatang," ujar dia.

Alasannya, ujar Doli, DPD PG Provinsi Sumut menilai kepemimpinan Airlangga telah mampu membalikkan keadaan dan mematahkan berbagai prediksi banyak orang yang memperkirakan Golkar akan hanya mampu memperoleh 6-7 persen di Pemilu 2019. Dalam pemilu kali ini, Golkar masih bisa merebut 85 kursi dengan predikat pemilik kursi terbanyak kedua di DPR RI.

Sebelumnya, wacana percepatan Munas Golkar semakin menguat. Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai mengklaim, DPD-DPD Golkar sudah mulai menggalang kekuatan. Hal tersebut tak terlepas dari kegagalan Airlangga meraih target 110 kursi dan mempertahankan 91 kursi Golkar di parlemen saat ini.

"DPD I ada 34, DPD II 540-an, semua lagi menggalang kekuatan," ujar Yorrys. Saat ini, dia menambahkan, calon ketua umum cenderung mengerucut kepada nama Bambang Soesatyo. Selain Bambang, ujar Yorrys, kader lain yang potensial adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Aziz Syamsuddin, dan Zainudin Amali.

Klaim Yorrys ditepis oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena. Ia mengatakan tak ada wacana musyawarah nasional luar biasa. Melki malah mengklaim seluruh DPD I menginginkan musyawarah digelar normal pada Desember mendatang. "Enggak ada alasan untuk dibikin percepatan. Sampai saat ini, 34 DPD kami enggak ada yang berbeda," kata Melki ketika dihubungi, Ahad, 23 Juni 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali juga menilai belum ada hal yang mendesak hingga harus mempercepat musyawarah nasional partainya. "Sekarang ini belum ada sesuatu yang dianggap memaksa untuk harus segera mengadakan munaslub. Bahasanya tidak ada kegentingan yang memaksa," kata Amali ketika dihubungi, Ahad, 23 Juni 2019.

Amali mengatakan, munaslub harus diusulkan minimal oleh dua pertiga dari DPD I seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kata dia, belum ada usulan apa pun secara resmi dari DPD I untuk menggelar munaslub. "Kalau cuma dimintakan kader perseorangan itu namanya aspirasi," ujar Amali.

Baca: Partai Golkar, Manuver Menggoyang Airlangga Hartarto Kian Kencang

Adapun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan pelaksanaan Munas Golkar akan tetap digelar sesuai dengan jadwal, yakni pada Desember mendatang. “Tidak ada alasan mempercepat munas, meski ada beberapa pihak mendorong untuk itu,” ujar dia setelah bertemu pengurus Golkar Bangka Belitung di Bangka, Sabtu lalu.

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

2 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

6 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

7 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?