Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seluruh DPD PDIP Diklaim Dukung Megawati Jadi Ketua Umum Lagi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, berpidato dalam acara ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-46 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, berpidato dalam acara ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-46 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMegawati Soekarnoputri diperkirakan akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Kongres V yang akan digelar di Bali, 8 Agustus 2019 mendatang. DPD PDIP se-Indonesia disebut sudah bulat mengusulkan Megawati kembali memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Baca: PDIP Isyaratkan Megawati Bakal Jadi Ketua Umum Lagi

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan, aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai yang digelar pada Rabu, 19 Juni 2019 lalu. “Semua DPD sudah bulat mengusulkan kembali Bu Mega,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 24 Juni 2019.

Hal yang sama dikonfirmasi oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Wijaya. Pria yang akrab disapa Aming itu menyebut seluruh Ketua DPD PDIP se-Indonesia sudah menyatakan sikap dan keputusan  mendukung kembali Megawati menjadi Ketua Umum PDIP periode 2019 -2024. "Keputusan itu bulat disampaikan waktu Rakernas," ujar Aming saat dihubungi terpisah.

Beberapa DPD yang sudah melakukan rapat kerja daerah (Rakerda), bahkan telah mendeklarasikan dukungan secara resmi. Rakerda merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang dilangsungkan di Jakarta. 

Ketua DPD PDIP Provinsi Bengkulu, Elva Hartati mengatakan, dalam Rakerda, 10 DPC PDIP di Bengkulu menyatakan sikap mendukung Megawati kembali memimpin PDIP pada periode 2019-2024. "Kami meminta ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) menjadi ketua umum kembali yang akan dikukuhkan pada kongres 8 Agustus mendatang," kata Elva lewat keterangan tertulis pada Senin, 24 Juni 2019.

Ikrar mendeklarasikan dukungan total terhadap Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai, juga disampaikan oleh para pimpinan cabang PDIP se-Jawa Timur dalam Rakerda yang digelar pada Ahad, 23 Juni 2019. Seluruh kader PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyatakan tetap menginginkan Megawati kembali memimpin partai. 

Esok hari, Rakerda DPD PDIP Sumatera Barat juga akan digelar. Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman memastikan seluruh cabang hingga ranting menginginkan Megawati memimpin kembali. "Ketika kami menerima surat keputusan pelaksanaan kongres, kami sudah menyampaikan aspirasi menginginkan Ibu Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam untuk berkenan memimpin kami semua sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan 2019 - 2024," ujar Alex saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 23 Juni 2019.

Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, terpilihnya Megawati dalam empat periode berturut-turut sebelumnya, bukan karena kekurangan stok pemimpin. Regenerasi sudah dilakukan di tubuh partai. Tapi di tingkat nasional, ujar dia, sosok Megawati dinilai masih tetap diperlukan.

"Pada kongres tahun 2015 pun sebenarnya Ibu Megawati sudah memberikan kewenangan untuk mengusulkan ketua umum yang baru, tapi dinamika politik maupun arus bawah pun masih menempatkan Megawati sebagai sentra kekuatan politik untuk memimpin PDIP," ujar Hasto.

Sebagai persiapan untuk memuluskan regenerasi kepemimpinan partai, pada kongres mendatang ada aspirasi untuk pembentukan struktur ketua harian atau wakil ketua umum yang berada di bawah ketua umum. Sejumlah informasi menyebutkan, dua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, berpeluang menduduki posisi tersebut.

Hasto enggan menyebutkan perihal peluang Puan dan Prananda mengisi posisi itu. Menurut dia, partainya masih menyerap semua aspirasi masyarakat untuk membangun kepemimpinan partai. Ia menyatakan kepemimpinan dalam PDIP tidak semata-mata mendapatkan legitimasi kuat dari arus bawah, memiliki pengalaman panjang, dan kokoh dalam ideologi. “Kepemimpinan partai memerlukan isyarat ‘langit’, itu juga penting,” kata Hasto.

Guru Besar Ilmu Politik Salim Haji Said memprediksi, ketua harian atau wakil ketua umum itu akan menjadi rebutan. "Jadi yang akan terjadi adalah kompetisi merebut ketua harian. Dan yang berpotensi, hampir semua anak-anaknya Mega," ujar Salim saat ditemui usai sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Baca: Pengamat Prediksi Kongres PDIP Tetap Pilih Megawati Sebagai Ketum

Salim berpendapat, kursi ketua harian itu tidak akan jauh-jauh dari trah Soekarno karena partai tetap ingin mempertahankan marwah Soekarno. "Ini usaha menjaga warisan Bung Karno yang menjadi ideologi PDIP," ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

2 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati, wafat di ICU RS Fatmawati Jakarta pada Kamis


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

3 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

4 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), bersama Ketua DPP Puan Maharani (kiri), Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Prananda Prabowo (kanan) yang juga anak-anaknya berpegangan tangan saat berfoto bersama dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.


Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

1 hari lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

1 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.