Desakan Percepatan Munas Golkar Menguat, Beringin Bergoyang Lagi?

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus (dua di tengah) saat menghadiri Halal Bi Halal Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan pada Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus (dua di tengah) saat menghadiri Halal Bi Halal Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan pada Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana percepatan musyawarah nasional (Munas) Golkar menguat. Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris menilai tidak ada urgensinya dilakukan percepatan Munas untuk memilih ketua umum yang baru. "Enggak ada urgensinya. Disesuaikan saja sesuai keputusan Munaslub dulu," ujar Fahmi saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 23 Juni 2019.

    Baca: DPD I Golkar Jawa Timur Anggap Tak Ada Kegentingan untuk Munaslub

    Berdasarkan keputusan Munaslub Golkar sebelumnya, Munas Golkar selanjutnya akan dilakukan pada Desember 2019. Namun, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai menilai, pelaksanaan Munas harus dipercepat. Menurut Yorrys, struktur baru Golkar harus dibentuk sebelum presiden terpilih dilantik dan menyusun kabinet pada Oktober mendatang. Sehingga, ujar dia, partai bisa menentukan kader-kadernya yang akan diajukan untuk duduk di kabinet.

    Menurut Fahmi, hal tersebut tidak ada korelasinya. Toh, ujar dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menentukan siapa yang akan menjadi para pembantunya. "Urusan menteri, itu hanya satu orang yang tahu, yaitu Pak Jokowi," ujar politikus senior Golkar ini.

    Desakan-desakan untuk mempercepat Munas muncul dari organisasi pemuda partai Golkar. Tokoh Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz mengatakan, dorongan ini tak terlepas dari kekecewaan kelompoknya atas perolehan suara Golkar dalam Pemilu 2019.

    "Golkar kehilangan 1,2 juta lebih pemilih dan 6 kursi di DPR RI, terendah dalam sejarah pemilu kapan pun dan berada di peringkat ke-3, di bawah Gerindra," ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Ahad malam, 16 Juni 2019.

    Politikus Golkar Aziz Sumual mengklaim, 25 DPD I Golkar dan beberapa DPD II Golkar sudah merestui percepatan Munas. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Yorrys Raweyai. Menurut Yorrys, wacana percepatan Munas Golkar itu kini semakin menguat dan mulai mengkristal.

    "DPD I ada 34, DPD II ada 540-an semuanya memang sedang menggalang kekuatan," ujar Yorrys saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta pada Sabtu, 22 Juni 2019.

    Yorrys menyebut, dorongan untuk mempercepat Munas juga tak terlepas dari kekecewaan kader akan penurunan kursi Golkar pada pemilu 2019. Pada 2014 lalu, Golkar berhasil memperoleh 91 kursi. Namun pada 2019 ini, Golkar hanya mendapat 85 kursi, sementara target awal yang ditetapkan adalah 110 kursi.

    "Kegagalan kepemimpinan Pak Airlangga ini kan mencoreng muka Golkar di mata internal. Kita punya target 110 kursi, kenyataannya, mempertahankan kursi yang ada saja gagal, padahal ada penambahan dapil dan 15 kursi," ujar Yorrys.

    Sebagai orang yang turut mendorong Airlangga maju sebagai ketua umum, ujar Yorrys, wajar jika banyak kader yang kecewa pada Airlangga dan menuntut percepatan Munas untuk mengganti Menteri Perindustrian itu dari tampuk kekuasaan.

    Baca: Bamsoet dan Airlangga Masuk Bursa Calon Kuat Ketum Golkar

    "Itu kan konsekuensi. Kalau gagal, ya harus legowo dan kesatria, dong. Tapi yang penting Golkar harus solid. Mari mencari pemimpin ke depan yang lebih baik," ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?