Pengacara Kivlan Zen Bantah Polri soal Kliennya Tidak Kooperatif

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. Ini merupakan pemeriksaan kedua Kivlan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. Ini merupakan pemeriksaan kedua Kivlan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum tersangka kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mempertanyakan maksud polisi yang menyebut kliennya tak kooperatif.

    Baca: Soenarko Sarankan Kivlan Zen Berhati-hati Omongan Diviralkan

    "Maksud tidak kooperatif itu bagaimana?," ujar Tonin saat dihubungi, Sabtu, 22 Juni 2019 malam. Dia mengatakan ini menanggapi penolakan pihak kepolisian untuk menangguhkan penahanan Kivlan.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan alasan belum dikabulkannya permohonan itu karena Kivlan dinilai tidak kooperatif oleh penyidik.

    Tonin balik menyerang argumen polisi. Ia mengatakan bahwa Kivlan ditangkap tanpa sesuai prosedur. Kliennya itu langsung ditahan meski tidak ada panggilan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi.

    Selain itu, kata Tonin, Kivlan selalu hadir dalam setiap pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam setiap pemeriksaan, Kivlan membantah bahwa ia terlibat dalam kasus senjata api ilegal dan rencana pembunuhan terhadap empat orang pejabat publik serta seorang pemimpin lembaga survei nasional.

    "Apa yang dikatakan tidak kooperatif itu karena klien saya membantah? Memang Pak Kivlan tidak melakukan apa-apa, terus maunya polisi kalau Pak Kivlan mengaku baru disebut kooperatif? Tapi klien saya kan tidak melakukan apa-apa," kata Tonin.

    Kivlan telah mendekam di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, sejak 30 Mei. Ia pun sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun hingga saat ini polisi masih enggan mengabulkannya.

    Baca: Polisi Enggan Kabulkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

    Rencananya, Kivlan beserta tim kuasa hukum akan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka yang dialamatkan kepadanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.