ICW Kecam Pengembalian Firli ke Mabes Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brigadir Jenderal Polisi, Firli (kiri) bersama Supardi, diambil sumpah jabatan oleh ketua KPK Agus Rahardjo, dalam upacara pelantikan, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. Brigjen Pol, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko, yang telah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Supardi dilantik sebagai Direktur Penuntutan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Brigadir Jenderal Polisi, Firli (kiri) bersama Supardi, diambil sumpah jabatan oleh ketua KPK Agus Rahardjo, dalam upacara pelantikan, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. Brigjen Pol, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko, yang telah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Supardi dilantik sebagai Direktur Penuntutan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengecam pengembalian Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Polri. Pasalnya, pengembalian itu dilakukan sebelum ada keputusan dari KPK atas pelanggaran kode etik.

    Baca: Deputi Penindakan KPK Dikabarkan Dapat Promosi dari Mabes Polri

    "Polri tidak menghargai proses pemeriksaan internal yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap Irjen Firli," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2019.

    Pengawas internal memeriksa Firli karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pada Mei tahun lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi divestasi Newmont yang ditengarai melibatkan TGB.

    ICW melaporkan dugaan pelanggaran itu pada Oktober 2018. Menurut ICW, Firli telah melanggar Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK, yakni setiap pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Ada sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara bila aturan itu dilanggar.

    KPK menyatakan Pengawas Internal telah memeriksa Firli dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan. Seorang pejabat KPK mengatakan hasil pemeriksaan itu menyatakan Firli melakukan pelanggaran berat etik berat. PI juga merekomendasikan mengembalikan Firli ke kepolisian.

    Firli berkali-kali dimintai keterangan melalui surat maupun WhatsApp tak pernah menanggapi permintaan itu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan keputusan memulangkan Firli sebenarnya belum final. Namun Firli ditarik kembali ke kepolisian.

    Baca: KPK Kembalikan Irjen Firli ke Mabes Polri

    ICW menilai seharusnya Polri menunggu hasil pemeriksaan internal KPK, bukan malah menarik Firli lalu mempromosikannya menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Menurut ICW, promosi Firli menunjukan kepolisian abai terhadap rekam jejak pegawainya sendiri. "Polri kali ini semakin menunjukkan ketidakberpihakan pada pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

    ROSSENO AJI | RUSMAN PARAQBUEQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.