FPI Klaim Sudah Serahkan Berkas Perpanjangan Izin Ormas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Brimob memblokade massa yang berkumpul di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Menurut keterangan pihak berwajib, massa yang menjadi pelaku kerusuhan merupakan warga luar DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Anggota Brimob memblokade massa yang berkumpul di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Menurut keterangan pihak berwajib, massa yang menjadi pelaku kerusuhan merupakan warga luar DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengklaim telah menyerahkan berkas administrasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas di Kementerian dalam Negeri.

    Baca: Sidang Sugi Nur Diwarnai Baku Hantam Banser dan FPI

    Sugito yang mengaku sedang berada di Arab Saudi menyebut seluruh berkas dan dokumen sudah dilengkapi. "Sudah, semua sudah, sudah rapih, sudah ada komunikasi dengan pengurus (FPI) dan yang mengurus di sana dengan Kementerian Dalam Negeri," katanya saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2019.

    Dia tidak menjelaskan tanggal pasti penyerahan dokumen. Menurut Sugito, batas waktu atau tenggat waktu tanggal 20 Juni tidak terlewati. "Kemungkinan Mendagri (Thahjo Kumolo) belum dapat informasi dari bagian pendaftaran perpanjangan itu. kemungkinan  semacam itu," kata dia.
     
    Ia menyebutkan bakal sulit secara teknis administratif kalau batas waktu yang ada tidak dipenuhi. Sugito tetap berkeyakinan bahwa dokumen perpanjangan SKT telah diterima oleh Kemendagri. 
      
    "Saya jadi bingung kok jadi ramai. Apakah karena ormas FPI jadi seksi untuk diberitakan. Padahal kan ormas lainnya banyak, malah kadang telat memperpanjang juga banyak. FPI yang jadi sorotan," kata dia.
     
     
    Terkait perpanjangan SKT, Kementerian Dalam Negeri menyebut Front Pembela Islam (FPI) belum menyerahkan berkas perpanjangan izin. Padahal izin organisasi ini telah habis pada Kamis, 20 Juni 2019. "Setahu saya belum ada dan tidak ada batas waktu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2019.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.