Lewati Tenggat, FPI Belum Perpanjang Izin

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Brimob memblokade massa yang berkumpul di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Menurut keterangan pihak berwajib, massa yang menjadi pelaku kerusuhan merupakan warga luar DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Anggota Brimob memblokade massa yang berkumpul di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Menurut keterangan pihak berwajib, massa yang menjadi pelaku kerusuhan merupakan warga luar DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebut Front Pembela Islam (FPI) belum menyerahkan berkas perpanjangan izin. Padahal izin organisasi ini telah habis pada Kamis, 20 Juni 2019. 

    Baca: Sidang Sugi Nur Diwarnai Baku Hantam Banser dan FPI

    "Setahu saya belum ada dan tidak ada batas waktu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2019.
     
    Menurut dia, pendaftaran organisasi adalah hak organisasi yang bersangkutan dan bukan menjadi kewajiban. "Sama saja organisasi paguyuban atau ormas bidang pers. Ada yang terdaftar dan ada yang tidak," katanya
     
    Sebagai mantan anggota tim penyusun Undang-Undang Tahun 2013 Tentang Ormas, Bachtiar menyebutkan bahwa sudah jelas bahwa filosofi dari organisasi itu adalah hak. 
     
    Terkait dana hibah yang tidak bisa diterima oleh ormas yang tidak terdaftar, kata Bachtiar itu ranahnya berbeda dengan perizinan dan pendaftaran ormas. "Ini aturan keuangan," kata dia.
     
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan, sebetulnya tak ada batasan waktu bagi FPI untuk mengajukan perpanjangan izin. Namun, FPI tidak akan mendapatkan dana hibah dari pemerintah jika tak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
     
    SKT ini diperoleh hanya jika FPI mengajukan perpanjangan izin. "Kalau ormas tidak dapat SKT, mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kan mungkin bisa dapat hibah pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau mereka enggak punya SKT enggak dapat pelayanan itu," tutur Soedarmo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.
     
    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, ormas berhak mendapat kucuran dana hibah dari APBD. Namun, mereka harus terdaftar secara legal sebagai ormas di kementerian terkait. 
     
     
    Selain tak mendapatkan dana hibah, Soedarmo juga menyampaikan FPI juga tidak bisa mendapatkan kerja sama dengan pemerintah, seperti pembinaan, apabila tak berizin.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.