Tanggap Darurat Banjir Konawe Utara Diperpanjang Sampai 30 Juni

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi banjir. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Ilustrasi banjir. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Kendari - Pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat akibat banjir bandang di Kabupaten Konawe Utara, sampai 30 Juni 2019. Warga yang mengungsi diminta tidak kembali ke rumah karena hujan masih mengguyur. “Kami khawatir jangan sampai lagi terjadi banjir dan antisipasi jangan sampai ada korban jiwa,” kata Bupati Konawe Utara Ruksamin Kamis sore, 20 Juni 2019

    Dari 18.765 penduduk terdampak banjir, sebanyak 2.502 keluarga atau 9.609 jiwa mengungsi. Banjir juga menghanyutkan 370 unit rumah dan merendam 1962 rumah.

    Baca juga: Korban Banjir di Konawe Utara Mulai Terserang Berbagai Penyakit

    Banjir menghantam Konawe Utara pada 2 Juni lalu dan sempat surut. Tapi kawasan itu banjir lagi pada 6 Juni 2019. Dampak banjir meluas mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainya. Bupati meminta agar ribuan pengungsi sementara tetap bertahan di tenda pengungsian  Hal itu untuk merespon kebutuhan penanganan pengungsi, distribusi logistik dan pembukaan jalan ke lokasi yang masih terisolir.

    Tangis Ruksamin pecah saat menjelaskan data-data korban maupun kerugian akibat banjir bandang di wilayahnya saat presentasi di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta anggota DPR di kantor gubernur. “Banjir bandang yang menerjang Konawe Utara selama hampir tiga pekan ini meluluhlantakkan bumi Oheo,” ujar dia sambil terisak.

    Baca juga: Banjir Menerjang Konawe Utara, Ribuan Warga Mengungsi

    Ruksamin menilai pemerintah perlu relokasi warga Desa Tapuwatu,  Wawalindu, Desa Puuwanggudu, Wanggudu Raya, Ala Wanggudu, Puuwonua dan Puusuli.

    “Kami berusaha bergerak cepat karena kasihan masyarakat,” kata  Bupati sambil terisak. Ia memerintahkan agar jajarannya tidak cuti dan bekerja semua mengatasi korban banjir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.