Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Beberkan Pengamanan Kerusuhan 21-22 Mei pada Ulama

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah),  Menteri Pertahanan  Ryamizard Ryacudu (kedua kanan) dan mantan Wakil Presiden ke-6 Jenderal purnawirawan Try Sutrisno (kanan) saat menghadiri acara halal bihalal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,  Rabu, 19 Juni 2019. ANTARA
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kanan) dan mantan Wakil Presiden ke-6 Jenderal purnawirawan Try Sutrisno (kanan) saat menghadiri acara halal bihalal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 19 Juni 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu dengan puluhan ulama se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 20 Juni 2019. Hadi dalam kesempatan itu menceritakan penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.

Baca juga: Kuasa Hukum Soenarko Bantah Panglima TNI Jadi Penjamin Kliennya

"Beberapa waktu lalu, saya memang bertemu dengan Gus Sholah (KH Salahuddin Wahid). Beliau meminta agar saya menyampaikan secara langsung soal kerusuhan di Jakarta kepada para ulama. Alhamdulillah, hari ini saya bisa memenuhi permintaan itu," kata Hadi.

Panglima mengungkapkan sejak awal adanya rencana aksi itu, TNI bersama Polri juga sudah bersiap untuk pengamanan. Dirinya juga menegaskan, dalam penanganan kerusuhan antara TNI dan polri harus tetap solid.

Pihaknya juga menambahkan sudah ada informasi akan terjadi kerusuhan, sehingga TNI dengan Polri melakukan persiapan untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai macam potensi kerusuhan.

Saat akan aksi, pada 20 Mei 2019, TNI sudah disebar ke berbagai titik, antara lain Bawaslu, KPU, Istana Merdeka, hingga gedung DPR. Untuk keperluan itu, TNI sedikitnya menurunkan 16.000 personel untuk membantu pengamanan di Jakarta dan ditambah dengan personel polisi, sehingga total ada sekitar 35.000 orang.

Dirinya mengungkapkan prediksi akan terjadi kerusuhan ternyata terjadi. Padahal, saat aksi 22 Mei 2019, massa awalnya aksi damai, namun berubah setelah malam hari. Sebelumnya, terdapat sekitar 2.000 orang berorasi di Bawaslu, berlanjut hingga buka bersama, salat maghrib, dan salat tarawih.

Massa membubarkan diri sekitar jam 21.00 WIB. Namun, beberapa jam setelahnya datang sekitar 500 orang. Mereka memprovokasi massa dengan teriakan-teriakan untuk merusak barikade, hingga terjadi kerusuhan. Hal itu terus berlanjut ke sejumlah titik lainnya.

Pihaknya berupaya untuk membubarkan massa, sebab warga sekitar juga resah. Mengingat, warga yang aksi itu bukan penduduk sekitar dan mereka membuat warga sekitar khawatir. Misalnya di Slipi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada sebagian masyarakat di Slipi resah karena pendemo bukan asli penduduk di sana," kata dia.

Aksi berlanjut mulai 22-23 Mei 2019. Petugas juga melakukan pendataan korban baik dari warga sipi dan petugas. Ada hingga 854 orang yang merupakan warga sipil, dimana 108 di antaranya menderita luka bakar, 559 orang luka ringan, 178 korban trauma dan sembilan orang meninggal dunia.

Sedangkan, kata Hadi, untuk petugas ada 234 personel yang juga mengalami luka. Mereka dirawat dengan berbagai macam luka yang dideritanya.

Baca juga: Kapolri Bandingkan Kasus Makar Kivlan Zen dengan Soenarko

Hingga kini, kasus itu masih diusut oleh polisi serta Komnas HAM terutama memastikan penyebab kematian warga dalam insiden tersebut.

Panglima TNI mengatakan, pihaknya juga sudah komunikasi dengan Kapolri untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada jajarannya agar tidak percaya terhadap isu-isu yang tujuannya memecah belah TNI-Polri.

"Dan alhamdulillah sampai sekarang TNI dan Polri tetap solid dan bersatu," kata Panglima.

Dalam kunjungannya ke Pesantren Tebuireng itu, Panglima TNI disambut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Salahudin Wahid. Selain silaturahmi dengan para ulama, Panglima juga ziarah ke makam Presiden Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) yang ada di kompleks pesantren. Setelah dialog sebentar, Panglima dan rombongan pamitan.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

3 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

4 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

5 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

7 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

10 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)  di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Tonny juga memiliki aset lainnya, seperti delapan mobil, seperti Toyota Land Cruiser, Land Rover MB, Mercedes-Benz 300SEL, BMW 520i, dan Mercedes-Benz 300G yang nilainya mencapai Rp 2.095.000.000. Ia juga melaporkan kas dan setara kas senilai Rp 845.032.382 dalam LHKPN-nya. TEMPO/Subekti.
Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

Jokowi melantik orang dekatnya, Tonny Harjono, sebagai KSAU. Pelantikan itu menambah daftar orang dekat Jokowi yang menduduki jabatan penting.


Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

13 hari lalu

Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Berdasarkan LHKPN 2022, Tonny memiliki harta kekayaan sebesar 11.290.032.382. Harta tersebut terdiri dari empat tanah dan bangunan dengan total Rp 8.350.000.000 yang berada di beberapa lokasi di Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti.
Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

Panglima TNI pimpin serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma.


3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

16 hari lalu

(Dari kanan ke kiri) Erick Tandjung Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, dalam Konferensi Pers untuk merespon kasus penganiayaan seorang wartawan oleh tiga angota TNI-AL Posal Panamboang, di Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Kamis, 28 Maret 2024. Konpers digelar di Gedung Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?