TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah isu berkembangnya radikalisme di tubuh lembaganya. Ia meminta masyarakat tidak ujug-ujug mencap seseorang teroris hanya karena berjenggot dan bercelana cingkrang.
Baca: Novel Baswedan Mengaku Ikhlas Disebut Radikal
"Setelah empat tahun di KPK, (saya paham) jangan lihat orang, dari jenggot, kumis, celana, baju atau sepatu," kata Saut di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.
Saut mengatakan KPK adalah lembaga dengan sistem pengawasan yang sangat ketat. Ideologi di KPK, kata dia, cuma satu, yakni ide pemberantasan korupsi. Ide itu yang dipelihara dan ditularkan kepada pegawai KPK yang baru masuk. "Kalau ada yang punya ideologi selain pemberantasan korupsi akan hilang dengan sendirinya," kata dia.
Sebelumnya, Wadah Pegawai KPK menengarai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu bahwa lembaga antirasuah berpaham radikal. Menurut WP, isu itu sengaja disebar untuk memecah fokus publik menjelang seleksi calon pimpinan baru.
"Isu KPK radikal diduga sengaja dihembuskan agar perhatian publik terpecah sehingga calon-calon pimpinan KPK yang justru memiliki persoalan integritas dapat masuk ke KPK untuk merusak lembaga dari dalam," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.
Yudi menyatakan tidak pernah ada indikasi bahwa kaum radikal tumbuh di KPK. Sejak berdiri 2003, kata dia, tidak pernah ada personel KPK terafiliasi dengan kegiatan teror, organisasi terlarang, maupun menunjukkan kebencian terhadap agama, ras maupun kelompok tertentu.
Baca: Kemajuan Pengungkapan Kasus Novel Baswedan Dinilai Tak Signifikan
Yudi mengatakan justru KPK yang kerap menjadi korban teror. Buktinya, hampir 800 hari, pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga tertangkap. Begitupun teror-teror lain yang dialami oleh penyidik KPK, juga tidak terungkap. "Ini upaya mengalihkan perhatian publik agar lupa bahwa teror kepada Novel belum terungkap," katanya.
