Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Isyaratkan Megawati Bakal Jadi Ketua Umum Lagi

Reporter

image-gnews
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengisyaratkan tetap memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dalam kongres partai yang dipercepat penyelenggaraannya pada Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan semua ketua PDIP tingkat provinsi telah menyampaikan dukungannya kepada Megawati.

Baca: Sekjen PDIP: Wong Cilik Ingin Megawati Tetap Jadi Ketua Umum

“Ada aspirasi dari seluruh ketua DPD (dewan pimpinan daerah) PDIP yang mohon kesediaan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memimpin kembali PDIP,” kata Hasto di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Menteng, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Ia mengatakan dukungan dari kader dan arus bawah partai kepada Megawati agar tetap memimpin partai pemenang Pemilu 2019 ini juga sangat besar. Hasto menyatakan Megawati memiliki sepak terjang yang bagus untuk menjaga ideologi Pancasila. Menurut dia, terbukti, rakyat menerima kepemimpinan Megawati selama menakhodai PDIP.

PDIP menggelar rapat kerja nasional di kantor DPP PDIP di Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo yang merupakan kader partai ini hadir dalam rapat kerja yang berlangsung tertutup ini. Hasto mengatakan rapat tersebut sekaligus merupakan bentuk konsolidasi partai menjelang pelaksanaan kongres yang dipercepat. Semestinya, kongres baru digelar paling telat pada April 2020 mendatang. Namun kongres dipercepat menjadi pada Agustus mendatang.

Baca: Jokowi Hadiri Rakernas PDIP, Hasto: Arahannya Bersifat Tertutup

Hasto mengatakan percepatan penyelenggaraan kongres juga ditujukan untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat dilantik, Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, dan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, menurut Hasto, struktur PDIP sudah siap untuk menjadi penopang utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai persiapan untuk memuluskan regenerasi kepemimpinan partai, pada kongres mendatang ada aspirasi untuk pembentukan struktur ketua harian atau wakil ketua umum yang berada di bawah ketua umum. Sejumlah informasi menyebutkan, dua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, berpeluang menduduki posisi tersebut.

Hasto enggan menyebutkan perihal peluang Puan dan Prananda mengisi posisi itu. Menurut dia, partainya masih menyerap semua aspirasi masyarakat untuk membangun kepemimpinan partai. Ia menyatakan kepemimpinan dalam PDIP tidak semata-mata mendapatkan legitimasi kuat dari arus bawah, memiliki pengalaman panjang, dan kokoh dalam ideologi. “Kepemimpinan partai memerlukan isyarat ‘langit’, itu juga penting,” kata dia.

Politikus PDIP, Pramono Anung, sebelumnya juga menyatakan munculnya usul beberapa nama yang akan menjadi ketua harian atau wakil ketua umum ini. Menurut Pramono, soal struktur baru dalam dewan pimpinan pusat partai akan diputuskan dalam kongres. Sejauh ini, kata dia, nama-nama untuk posisi ketua harian atau wakil ketua umum ini telah dibahas pada konferensi partai tingkat kabupaten/kota dan provinsi. “Nama-nama usulan akan dibahas dalam kongres,” kata Pramono.

Baca: Kata Hasto Soal Alasan PDIP Percepat Kongres Nasional

Pengamat politik, Yunarto Wijaya, memprediksi Megawati bakal menyiapkan penerusnya dengan cara memberi kesempatan calon itu menjadi ketua harian PDIP. Ia menyatakan belum bisa memprediksi apakah Megawati bakal memilih Puan atau Prananda untuk posisi tersebut. “Apakah akan ada pembagian Mbak Puan jadi Ketua DPR, dan Mas Nanan (Prananda) jadi ketua harian, saya tidak tahu,” kata Yunarto.

AVIT HIDAYAT | IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

2 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

3 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

4 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

5 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

6 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

7 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

8 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

9 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

12 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.


MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

14 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

Sekjen PDIP juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power.