Saksi Prabowo Singgung Moeldoko Sebut Curang Bagian Demokrasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saksi dari tim BPN Prabowo - Sandi bersiap diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Di antara daftar saksi yang dihimpun dari MK, terdapat nama Direktur Lokataru Haris Azhar dan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Saksi dari tim BPN Prabowo - Sandi bersiap diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Di antara daftar saksi yang dihimpun dari MK, terdapat nama Direktur Lokataru Haris Azhar dan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menghadirkan Hairul Anas Suaidi sebagai saksi pamungkas dalam persidangan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 (sidang sengketa Pilpres) di Mahkamah Konstitusi pada Kamis dini hari, 20 Juni 2019. Ahli teknologi informasi (IT) dari Institut Teknologi Bandung ini memberikan keterangan ihwal sebuah acara yang pernah dia ikuti pada Februari 2019.

    Baca: Saksi Prabowo Bicara Dugaan Pelanggaran oleh Ganjar Pranowo

    "Saya adalah caleg PBB (Partai Bulan Bintang) yang mendukung pasangan calon 01. Saya ditugaskan hadir di pelatihan saksi tanggal 20 dan 21 Februari di Kelapa Gading, di Hotel El Royale," kata Hairul saat memperkenalkan diri di hadapan majelis hakim MK.

    Hairul merupakan satu dari sepuluh perwakilan PBB yang dikirim untuk mengikuti pelatihan saksi. Dia mengaku mendapatkan sejumlah materi dalam pelatihan itu. Pertama, dia menyinggung salah satu materi yang menyebut bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi.

    Materi itu dibagikan kepada peserta dan bisa diunduh dari sebuah penyimpanan. Kata dia, penyampai materi tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

    "Ini adalah halaman yang bagi saya cukup mengagetkan, teman-teman juga kaget. Materi ini di-upload dalam satu drive yang ditayangkan pada saat itu oleh Pak Moeldoko kalau tidak salah," kata Hairul.

    Dia mengaku tak nyaman dan keberatan dengan materi itu. Namun dia mengikuti pelatihan hingga selesai lantaran ditugasi partai.

    Hakim MK Saldi Isra dan I Dewa Gede Palguna mengingatkan agar Hairul tak beropini. Membantah disebut beropini, Hairul mengaku dia hanya merasa pengalaman itu harus dia kemukakan. Hairul juga mengakui dirinya mendapat arahan dari tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga untuk memberikan kesaksian kepada Mahkamah.

    Hakim MK I Dewa Gede Palguna lantas mempertanyakan apa yang dia maksud. Dia ingin saksi menjawab dengan tegas apakah dalam pelatihan itu para peserta diajarkan untuk berbuat curang.

    "Yang diterangkan di situ adalah bagaimana cara berbuat curang dalam demokrasi, atau bahwa kecurangan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam demokrasi? Itu dua hal berbeda, saya mohon jawaban saudara yang tegas agar tidak bias," ujar Palguna.

    Hairul menyebut pernyataan kedua Palguna yang mendekati. Dia mengatakan para peserta tak pernah dilatih untuk curang. Kendati begitu, dia mengaku tetap merasa tak nyaman jika kecurangan dianggap wajar.

    "Tidak (diajarkan), tapi ada pemateri lain yang menurut saya tidak memenuhi kaidah demokrasi," kata Hairul.

    Selain Moeldoko, Hairul menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memberikan materi dalam pelatihan itu. Ganjar, kata dia, membeberkan sejumlah hasil sigi lembaga survei dan strategi memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

    Hairul juga menyebut Ganjar menyinggung soal netralitas aparat. "Pak Gubernur bilang, untuk memenangkan itu aparatur itu ya sebaiknya tidak netral. Beberapa kali disampaikan kalau netral buat apa, dengan suara yang agak kencang saya ingat, di hari kedua sesi kami," kata dia.

    Dia mempersepsikan, Ganjar mengatakan bahwa aparat sebaiknya membela pasangan calon 01. Hairul menyebut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memberi motivasi agar peserta pelatihan percaya diri tetapi tidak lengah.

    Berikutnya, Hairul mengatakan ada materi dari narasumber lainnya. Dia tak menjelaskan siapa narasumber ini. Namun, ujarnya, materi yang disampaikan ialah bagaimana mengkapitalisasi isu-isu keberhasilan pemerintahan Jokowi.

    "Ada penekanan dari pemateri, apa pun kebijakan inkumben itu dikapitalisasi atau benar-benar dimaksimalkan untuk keuntungan paslon 01," ucapnya.

    Keponakan mantan Ketua MK Mahfud MD ini mengatakan, dalam acara itu juga hadir Presiden Joko Widodo, Hasto (yang kemungkinan merujuk pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto), perwakilan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

    Baca: Jadi Saksi Prabowo, Hermansyah Bicara Soal Kelemahan Situng KPU

    "Saya tidak tahu siapa yang membuka (acara), ada Pak Presiden setelah maghrib, sebelum maghrib ada Pak Moeldoko. Besoknya Ganjar, Hasto, itu yang sangat komprehensif lah materinya," kata dia. Adapun yang menutup acara, Hairul mengimbuhkan, ialah seorang kiai dari Jawa Timur yang tak dia kenal namanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.