Wadah Pegawai KPK: Ada Pihak Sengaja Embuskan Isu KPK Radikal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menengarai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu bahwa lembaga antirasuah berpaham radikal. Menurut WP, isu itu sengaja disebar untuk memecah fokus publik menjelang seleksi calon pimpinan baru.

    Baca juga: 2 Hari Dibuka, Pansel Calon Pimpinan KPK Menerima 11 Pelamar

    "Isu KPK Radikal diduga sengaja diembuskan agar perhatian publik terpecah sehingga calon-calon pimpinan KPK yang justru memiliki persoalan integritas dapat masuk ke KPK untuk merusak lembaga dari dalam," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.

    Yudi menyatakan tidak pernah ada indikasi bahwa kaum radikal tumbuh di KPK. Sejak berdiri 2003, kata dia, tidak pernah ada personel KPK terafiliasi dengan kegiatan teror, organisasi terlarang, maupun menunjukkan kebencian terhadap agama, ras maupun kelompok tertentu.

    Dia mengatakan justru KPK yang kerap menjadi korban teror. Buktinya, hampir 800 hari, pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga tertangkap. Begitupun teror-teror lain yang dialami oleh penyidik KPK, juga tidak terungkap. "Ini upaya mengalihkan perhatian publik agar lupa bahwa teror kepada Novel belum terungkap," katanya.

    Ia pun heran dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang terkesan terlalu fokus mencari kandidat yang antiteroris. Sebelumnya, tim pansel menyatakan akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah lolosnya calon pimpinan yang berpaham terorisme. Pelibatan BNPT baru dilakukan pada seleksi kali ini.

    Tapi menurut Yudi, isu penting seleksi calon pimpinan bukan pada isu terorisme, melainkan isu integritas. Dia berharap panitia seleksi fokus mencari tokoh yang bersih, berintegritas, dan tidak memiliki konflik kepentingan.

    "Untuk itu, WP KPK menegaskan bahwa isu KPK radikal adalah hoaks dan serangan terhadap perang panjang pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.