KPK Periksa Lagi Anggota DPR Komisi VI untuk Bowo Sidik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019. Bowo menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019. Bowo menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR Komisi VI M Haikal dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

    "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Rabu, 19 Juni 2019. IND yang dimaksud Febri adalah Indung, pegawai PT Inersia yang menjadi perantara suap kepada Bowo Sidik. Ia ditangkap saat menerima uang dari bagian Marketing PT HKT Asty Winasti di kawasan Kuningan, akhir Maret lalu.

    Baca juga: KPK Pastikan akan Periksa Enggartiasto Lukita di Kasus Bowo Sidik

    Uang itu diduga akan diberikan kepada Bowo untuk membantu PT HKT memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan Pupuk. Bowo diduga menerima total Rp 1,2 miliar dalam beberapa tahap dari Asty. Selain menerima suap, KPK menyangka Bowo Sidik juga menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar.

    Sebelum M Haikal, KPK telah memeriksa dua anggota Komisi VI Inas Nasrillaj dan M Nasril. Dari keduanya KPK mendalami terkait rapat di DPR yang membahas mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang lelang gula rafinasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.