TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri mempersilahkan seluruh anggotanya untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK periode 2019-2023. Polri tak mengharuskan bahwa hanya mereka yang pernah menangani kasus korupsi yang boleh mendaftar.
Baca: KPK Periksa Dua Anggota DPR dalam Kasus Bowo Sidik
"Enggak harus, yang penting di penegakan hukum. Tapi memang, kalau memiliki kompetensi atau pernah menangani kasus korupsi jauh lebih bagus. Ada nilai plus lah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Juni 2019.
Menurut Dedi, mereka yang pernah memiliki pengalaman dalam perkara korupsi akan memiliki nilai tersendiri ketika menjalani ujian. Baik ketika diuji di tingkat internal polri maupun ketika sudah masuk ke seleksi capim KPK.
Sampai saat ini, Polri telah mengantongi setidaknya sembilan nama yang sudah mendaftar sebagai capim KPK. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sudah menerima pendaftaran sembilan perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi calon komisioner KPK," kata Dedi. Namun, ia menolak menyebutkan nama-nama itu.
Polri akan menyeleksi para perwira tinggi itu terlebih dahulu sebelum menyetorkannya ke panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah atau Pansel KPK. Seleksi internal Polri dilakukan dalam tiga tahap, yakni mengecek administrasi, uji kompetensi, dan pengecekan di bidang pengalaman penugasan.
Nama-nama yang lolos dari tiga tahapan seleksi akan diverifikasi kembali di tingkat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. "Wanjakti memutuskan yang betul-betul memenuhi persyaratan capim KPK," ujar Dedi.
Baca: KPK Periksa 2 Calon Rektor UIN Banda Aceh di Kasus Rommy
Nama-nama yang disetujui Wanjakti akan diberi surat rekomendasi mengikuti tahapan seleksi capim KPK. Penyeleksian internal Polri itu, kata Dedi, memerlukan waktu sampai dua hari.
