KPK Periksa Dua Anggota DPR dalam Kasus Bowo Sidik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Bowo kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Bowo kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa anggota DPR, Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Indonesia Logistik tersebut.

    Baca: KPK Sebut Ada Peran Korporasi dalam Kasus Bowo Sidik

    "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 18 Juni 2019.

    Indung yang disebut Febri merupakan pegawai PT Inersia yang menjadi perantara suap kepada Bowo Sidik. Ia ditangkap saat menerima uang dari bagian Marketing PT HKT Asty Winasti di kawasan Kuningan, akhir Maret lalu. Uang itu diduga akan diberikan kepada Bowo untuk membantu PT HKT memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan Pupuk. Bowo diduga menerima total Rp 1,2 miliar dalam beberapa tahap dari Asty. Selain menerima suap, KPK menyangka Bowo juga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar.

    Adapun Inas Nasrullah, politikus dari Partai Hanura dan Nasril Bahar, politikus dari Partai Amanat Nasional merupakan sejawat Bowo di Komisi VI DPR. Komisi itu merupakan rekan kerja dari Kementerian BUMN, Perdagangan, dan Perindustrian.

    Baca: KPK Butuh Waktu Satu Bulan Hitung Amplop dan Uang Bowo Sidik

    Inas dan Nasril bukan anggota DPR pertama yang diperiksa dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah memeriksa politikus Partai Golkar Eka Sastra dalam kasus ini. KPK mencecar Eka soal penerimaan gratifikasi oleh Bowo Sidik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.