Tim Hukum Jokowi Sindir Permohonan Tim Prabowo Seperti Skripsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) berdiskusi dengan Kuasa Hukum lainnya saat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menskors sidang selama 10 menit pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) berdiskusi dengan Kuasa Hukum lainnya saat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menskors sidang selama 10 menit pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menyampaikan sekapur sirih dalam keterangan atas permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 yang dibacakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya. Sekapur sirih ini menjadi bagian dari tanggapan yang tidak dibacakan dalam sidang hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.

    Baca: Yusril Minta Kubu Prabowo Tak Sebar Isu Saksi Sidang MK Diteror

    "Pada sidang pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan Pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum atau studium generale yang sangat panjang tentang aspek-aspek pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif atau TSM dalam Pemilu," demikian tertulis dalam dokumen keterangan dikutip Selasa, 18 Juni 2019.

    Menurut tim Jokowi, ada pula yang mengatakan paparan pihak Prabowo-Sandiaga seperti skripsi. Permohonan yang dibacakan selama tiga jam dalam sidang 14 Juni lalu itu disebut penuh teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisis, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain.

    Dalam sidang sebelumnya kuasa hukum Prabowo menyampaikan sejumlah argumen kuantitatif dan kualitatif untuk menguatkan dalil mereka bahwa terjadi kecurangan TSM di pemilihan presiden 2019. Mereka mengutip sejumlah pakar, seperti Yusril Ihza Mahendra, Saldi Isra, Refly Harun, hingga guru besar hukum dari dua universitas di Australia, Tim Lindsey dan Tom Power.

    Baca: Mengintip Isi 3 Truk Alat Bukti Sengketa Pilpres Kubu Prabowo

    Kuasa hukum Prabowo juga merujuk sejumlah negara saat menyampaikan pendapat mereka bahwa MK berwenang untuk tidak hanya memutus selisih jumlah suara dalam sengketa pemilu. Ada empat negara yang dirujuk, yakni Kenya, Australia, Maladewa, dan Ukraina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.