Daftarkan Sekolah Anak, Atalia Kamil Tak Mau Perlakuan Khusus

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil saat melakukan pendaftaran sekolah anak keduanya, Camillia Laetitia Azzahra di SMA Negeri 3 Bandung pada Senin, 17 Juni 2019. (Dok. Pemprov Jawa Barat)

    Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil saat melakukan pendaftaran sekolah anak keduanya, Camillia Laetitia Azzahra di SMA Negeri 3 Bandung pada Senin, 17 Juni 2019. (Dok. Pemprov Jawa Barat)

    INFO NASIONAL – Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mendaftarkan anak keduanya, Camillia Laetitia Azzahra, ke SMA Negeri 3 Bandung, Senin, 17 Juni 2019. Atalia Praratya datang pada pukul 08.00 WIB dan mendapat nomor antrean 197.

    “Enggak apa-apa demi anak. Memang kata Kang Emil, tugas sebagai ibu yang diutamakan adalah keluarga. Kalau Zahra (sapaan akrab Camillia) mah nomor satu,” katanya.

    Atalia mengaku tak mau mendapatkan perlakuan khusus. “Yang penting, kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya pun dari semenjak dulu, Kang Emil (Ridwan Kamil) ini sangat saklek sekali kalau urusan aturan. Sehingga, apa pun yang dilakukan masyakarat, berlaku untuk kami,” ujar dia.

    Atalia sudah menyiapkan rencana lain bila sang putri tidak diterima di SMA Negeri 3. Salah satunya, memasukkannya ke sekolah swasta. “Tak perlu menggunakan segala macam cara, normal-normal saja,” katanya.

    Zahra pun tak masalah jika tak diterima di SMA Negeri 3 Bandung. "Enggak apa-apa, sih karena memang enggak jodoh, enggak masalah,” ucap Zahra.

    Humas SMA Negeri 3 Bandung, Sapto Laksono, mengapresiasi apa yang dilakukan Atalia Praratya dan Zahra. Menurutnya, itu merupakan teladan bagi masyarakat Jawa Barat. “Satu hikmah bahwa seorang petinggi saja bisa mengikuti prosedur yang ada, menunjukkan sebagai warga negara yang baik yang senantiasa loyal pada aturan,” ujar Sapto. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.