Menhan Pastikan Tidak Bisa Bantu Masalah Hukum Kivlan Zen

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tiba di Kantor PBNU, Jakarta, 14 Juni 2019, dan disambut Ketua PBNU Robikin Emhas. Tempo/Friski Riana

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tiba di Kantor PBNU, Jakarta, 14 Juni 2019, dan disambut Ketua PBNU Robikin Emhas. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam kasus mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus Kivlan tersebut kepada kepolisian.

    Baca: Ryamizard Tak Mau Bantu Kivlan Zen: Soalnya ini Masalah Politik

    "Saya melihat kalau masalah politik saya ga bisa. Masalah politik, masalah hukum, itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau masalah lain saya bisa berbuat," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

    Penyidik Markas Besar Polri menetapkan Kivlan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

    Ryamizard mengaku dirinya menerima surat permintaan penangguhan penahanan dari Kivlan. Namun Purnawirawan jenderal bintang empat ini belum bisa mengambil sikap ataupun membalas surat tersebut.

    Sebelumnya, dalam pemberitaan di media, Kivlan Zen mengirim surat permintaan perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Permintaan perlindungan itu dikirimkan karena Kivlan beralasan dirinya merasa terancam.

    Pada 14 Juni lalu, Ryamizard mengatakan persoalan politik sangat rumit dan jika salah mengambil langkah justru menjadi bumerang. Karena itu, kata Ryamizard, lebih baik jika penyelesaian persoalan yang menimpa Kivlan tetap dipercayakan kepada aparat kepolisian.

    Baca: Moeldoko: Negara Tak Akan Intervensi Kasus Kivlan Zen

    "Kita lihat, kalau itu masalah yang biasa-biasa saja, harus tolong menolong. Tapi kalau masalah politik, ini berat buat saya. Bukan saya tidak mau bantu, karena saya ini orang yang selalu membela prajurit. Saya kadang suka melanggar aturan karena saya membela prajurit. Tapi ini masalah politik dan rada mikir saya," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

    HENDARTYO HANGGI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.