Jaksa Agung Masih Sortir Nama Bakal Calon Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kanan) dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin 10 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kanan) dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin 10 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo mengatakan masih menyortir nama bawahannya yang akan disertakan dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Dia mengatakan sudah memiliki beberapa nama calon pimpinan KPK, namun enggan menyampaikannya.

    "Ada beberapa, tentunya kami tidak akan begitu saja menyampaikan nama tanpa pengamatan dan penilaian," kata dia di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juni 2019.

    Baca juga: Sembilan Kriteria Wajib Pimpinan KPK Versi Koalisi Sipil

    Prasetyo mengatakan nama yang disortir tidak hanya mereka yang masih aktif bertugas di kejaksaan, tapi juga yang sudah purna tugas. Pertimbangan Jaksa Agung akan didasarkan pada rekam jejak, nilai personal, dan integritas calon yang diajukan. Dia mengatakan juga mencari jaksa yang punya ketegasan dan keberanian. "Termasuk ketegasan dan keberanian untuk menata mereka sendiri."

    Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah membuka pendaftaran mulai hari ini. Anggota Pansel, Harkristuti Harkrisnowo, menuturkan pendaftaran akan ditutup pada 4 Juli 2019.

    Baca juga: Pansel KPK: Jokowi Dukung Pelibatan BNPT dan BNN

    Menurut Harkristuti, pada tahap pertama pansel KPK akan melakukan seleksi administrasi. Pada tahap kedua para calon akan menghadapi uji kompetensi dengan mengikuti sejumlah tes dan wajib menulis makalah. "Setelah itu, kami akan adakan profile assessment oleh lembaga human right yang bagus."

    Pansel KPK juga akan menggelar tes kesehatan dan wawancara utuk peserta seleksi pimpinan KPK. "Informasi lebih lanjut bisa dilihat di website Kementerian Sekretariat Negara," kata Harkristuti.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.