TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia setelah kerusuhan 21-22 Mei 2019. Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, mengatakan secara umum warga merasa kebebasannya terancam dan aparat hukum bertindak sewenang-wenang.
Baca juga: Wiranto akan Jelaskan Dugaan Keterlibatan Fauka dalam Rusuh Mei
SMRC melakukan survei pada 20 Mei sampai 1 Juni 2019. Survei melibatkan 1.220 responden namun hanya 1.078 orang yang bisa diwawancarai secara valid. Adapun margin of error penelitian ini berkisar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Hasilnya, 66 persen masyarakat merasa puas dengan jalannya demokrasi saat ini. Namun angka ini lebih rendah ketimbang temuan SMRC pada April 2019.
"Pada April 2019 sebanyak 74 persen menyatakan puas terhadap demokrasi tapi setelah kerusuhan 21-22 Mei turun jadi 66 persen," katanya dalam presentasi hasil survei nasional 'Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca Peristiwa 21-22 Mei' di kantornya, Jalan Cisadane, Jakarta, Ahad, 16 Juni 2019.
Sirojuddin menuturkan terjadi peningkatan yang signifikan tentang ketakutan masyarakat untuk bicara tentang politik. "Pada 2014 sebanyak 17 persen yang takut bicara politik. Tapi setelah 21-22 Mei 2019 naik menjadi 43 persen," ujarnya.
Senada dengan hal itu, jumlah warga yang merasa aparat hukum bertindak semena-mena juga naik drastis. "Pada 2014 sebesar 24 persen tapi saat ini 38 persen," ujar Sirojuddin.
Selain itu, masyarakat yang merasa pemerintah mengabaikan konstitusi atau undang-undang jumlahnya tidak berubah dari 2014 dan saat ini, yaitu sebesar 28 persen.
Jumlah masyarakat yang saat ini merasa takut berorganisasi juga naik signifikan ketimbang 2014. Jika lima tahun lalu hanya sebesar 10 persen maka setelah kerusuhan 21-22 Mei 2019 naik menjadi 21 persen.
Terkait isu agama, kata Sirojuddin, terjadi kenaikan persepsi di masyarakat bahwa saat ini orang takut untuk menjalankan ajaran agamanya. "Pada 2014 angkanya 7 persen tapi sekarang 25 persen," tuturnya.
Baca juga: Wiranto Minta Polisi Transparan Soal Pengusutan Rusuh 22 Mei
Sementara itu, jumlah warga yang merasa media massa saat ini bebas sebesar 43 persen. Adapun yang menilai media massa tidak lagi bebas sebanyak 38 persen.
Berdasarkan penilitian SMRC, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepuasan masyarakat atas jalannya demokrasi paling tinggi sebesar 74 persen. Hal ini terjadi pada September 2018 dan April 2019.
