Kubu Prabowo Minta Saksi Sidang MK Dilindungi, LPSK: Terbentur UU

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana mendatangi LPSK untuk mendiskusikan hak perlindungan bagi saksi dan ahli dalam sidang sengketa pilpres 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana mendatangi LPSK untuk mendiskusikan hak perlindungan bagi saksi dan ahli dalam sidang sengketa pilpres 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Rully Novian, mengatakan permintaan kubu Prabowo Subianto perlindungan saksi sidang MK (Mahkamah Konstitusi) terkait sengketa Pilpres 2019 terhambat undang-undang.

    Baca: Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019

    "UU Nomor 31 tahun 2014 yang membatasi. Dalam undang-undang itu dikatakan perlindungan diberikan dalam proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana itu ada penyidikan dan penyelidikan. Apakah sidang MK ini termasuk dalam proses peradilan pidana?" kata Rully di kantornya pada Sabtu, 15 Juni 2019. Beleid ini mengatur soal perlindungan saksi dan korban.

    Rully mengatakan, tim kuasa hukum kubu 02 yang diwakili oleh Bambang Widjajanto, Denny Indrayana dan Iwan Satriawan bersama 5 komisioner LPSK membicarakan langkah yang lebih jauh terkait kemungkinan kebijakan MK. 

    "Kalau kita bicara soal itu lebih jauh bagaimana. Kira-kira advis LPSK seperti apa terhadap posisi yang ada saat ini. Itu yang kami diskusikan, makanya harus koordinasi ke MK," kata Rully. 

    Bambang Widjojanto selaku ketua tim kuasa hukum Prabowo turut menambahkan bahwa mereka akan segera membuat surat kepada Mahkamah Konstitusi. Bambang berharap surat ini dapat memastikan proses pemeriksaan saksi dan ahli di MK dibebaskan dari rasa ketakutan.

    Baca: Sidang MK, Perludem Nilai Permohonan Kubu 02 Sulit Dibuktikan

    "Banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksiannya tapi apa bisa dijamin keselamatannya sebelum saat dan sesudah? Itu pertanyaannya. Kita ga bisa memastikan itu kita harus tanya kepada lembaga yg punya otoritas utk itu dan berkonsultasi," kata Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.