LPSK Bisa Lindungi Saksi Sengketa Pilpres, Asalkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu anggota Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mengangkat poster saat melakukan aksi di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Dalam aksinya, massa GNKR menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap adil dalam menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. TEMPO/Subekti

    Salah satu anggota Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mengangkat poster saat melakukan aksi di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Dalam aksinya, massa GNKR menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap adil dalam menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut memantau sidang perdana sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 14 Juni 2019. Dalam permohonan yang dibacakan oleh Ketua Tim Hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyampaikan pentingnya witness protection atau perlindungan saksi dalam proses persidangan di MK.

    Baca: MK Putuskan Sidang Sengketa Pilpres Dilanjutkan Selasa

    Menyikapi permintaan itu, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa lembaganya dibentuk berdasarkan undang-undang kepada saksi dan Korban tindak pidana. "Namun LPSK tetap dimungkinkan  untuk memberikan  perlindungan kepada saksi dalam sidang sengketa pilpres," ujar Hasto melalui keterangan pers, Sabtu, 15 Juni 2019.
     
    Mekanisme pemberian perlindungan, kata Hasto yakni MK telah memutuskan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelaksanaan perlindungan itu menggandeng LPSK. Menurut dia, proses lainnya yakni MK bisa memerintahkan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang ditetapkan.
     
    Terkait perlindungan saksi dan korban, LPSK dan MK telah memiliki nota kesepahaman yang ditanda tangani kedua belah pihak pada 6 Maret 2018. Dalam pasal 3 huruf a dari nita kesepahaman itu dinyatakan bahwa LPSK memberikan perlindungan kepada saksi yang menjadi wewenangnya. 

    Hasto menjelaskan bentuk perlindungan LPSK antara lain berupa perlindungan fisik berupa penempatan di rumah aman, pengawalan, dan pengamanan. Kemudian pemenuhan hak saksi bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, pergantian identitas, dan perlindungan hukum.

    Baca: Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin BPN Prabowo Evaluasi Sidang MK

    Dia menegaskan perlindungan saksi diberikan kepada semua pihak terkait yang menyampaikan permohonan perlindungan. "LPSK berharap semua pihak dalam sengketa Pilpres ini menghormati proses hukum yang berlangsung dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu proses peradilan khususnya pemberian keterangan secara bebas tanpa tekanan kepada saksi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.