Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kiri) berdiskusi dengan Kuasa Hukum lainnya saat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menskors sidang selama 10 menit pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kiri) berdiskusi dengan Kuasa Hukum lainnya saat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menskors sidang selama 10 menit pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 pada, Jumat, 14 Juni 2019. Sidang MK ini diajukan oleh Badan Nasional Pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Mei 2019.

    Baca: Berikut Daftar Petitum yang Diajukan Kubu Prabowo di Sidang MK

    Berdasarkan penghitungan suara KPU, pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Adapun pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Total jumlah sah pada pemilu 2019 mencapai 154.257.601.

    Berikut kilas balik sidang MK gugatan Pilpres:

    1. 32 ribu personel gabungan jaga keamanan sekitar MK

    Polisi menurunkan 32 ribu personel gabungan selama pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Puluhan ribu personel gabungan ini diperintahkan untuk tidak menggunakan senjata api dalam pengamanan.

    Baca: Sidang MK, Kuasa Hukum Prabowo Kutip SBY Tuduh BIN Tak Netral

    Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan pun mengingatkan agar personel pengaman dapat mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan aturan. "Pelaksanaan di depan MK sudah steril dan diamankan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.