LSM Kritik Penanganan Rusuh 22 Mei, Kompolnas Belum Terima Aduan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tersangka kerusuhan 22 Mei 2019 diperlihatkan dalam keterangan pers pada Ranu, 22 Mei 2019. Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 257 tersangka dalam kerusuhan setelah unjuk rasa di Gedung Bawaslu RI./TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

    Sejumlah tersangka kerusuhan 22 Mei 2019 diperlihatkan dalam keterangan pers pada Ranu, 22 Mei 2019. Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 257 tersangka dalam kerusuhan setelah unjuk rasa di Gedung Bawaslu RI./TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional mengaku belum menerima satu pun laporan mengenai penangan rusuh 22 Mei 2019 yang terjadi di sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan. Dalam kerusuhan itu, kepolisian menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dalam aksi.

    "Khusus untuk kerusuhan ini, satu pun tak ada laporan ke Kompolnas," kata anggota Kompolnas Bekto Suprapto, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.

    Baca juga:Komnas HAM: Polisi Janji Akses Besuk untuk Tersangka Rusuh 22 Mei

    Kompolnas, kata Bekto, bisa menangangani hampir empat ribu perkara yang dilaporkan. Laporan yang diterima biasanya tentang penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi yang keliru, yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

    Pada kerusuhan Mei lalu, aparat kepolisian banyak mendapat sorotan karena diduga melakukan kekerasan tak perlu kepada warga di sekitar aksi. Koalisi masyarakat sipil menemukan tindakan penanganan kerusuhan kepolisian diduga melanggar peraturan.

    Baca juga:Gerindra Tak Akan Telusuri Dugaan Fauka di Balik Kerusuhan 22 Mei

    Bekto tak sepakat dengan hal ini. Ia menilai tak ada pelanggaran apapun yang dilakukan kepolisian dalam penanganan rusuh 22 Mei. "Selama ini Kompolnas melihat polisi, sudah melakukan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu," kata Bekto.

    Ia mengatakan dari pandangan Kompolnas, yang ditindak polisi bukan demonstran, namun perusuh. Karena itu, ia menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.