Tim Hukum Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Bergaya Neo Orde Baru

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota tim kuasa hukum Prabowo - Sandi, Denny Indrayana membacakan berkas permohonan versi perbaikan dalam sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Anggota tim kuasa hukum Prabowo - Sandi, Denny Indrayana membacakan berkas permohonan versi perbaikan dalam sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo menganut gaya otoriter seperti di era Orde Baru. Salah satu tim kuasa hukum Prabowo, Teuku Nasrullah mengatakan potensi kecurangan pemilu pun besar dengan gaya pemerintahan seperti itu.

    Baca: Kuasa Hukum Prabowo Berkukuh Tautan Berita Bukti Sah di Sidang MK

    "Potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata Nasrullah saat membacakan berkas permohonan dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

    Teuku Nasrullah mengutip pernyataan guru besar Melbourne University Law Scholl, Tim Lindsey kala menyampaikan pendapat ini. Dalam artikel Tim berjudul "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'", kata dia, Tim berpendapat bahwa dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politik yang sangat mahal.

    "Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi," kata Nasrullah.

    Tim Lindsey, Nasrullah melanjutkan, juga berpandangan bahwa untuk menyenangkan oligarki, Jokowi akan mengambil langkah keras terhadap kelompok Islam, memilih kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil.

    Nasrullah juga mengutip pendapat Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Jokowi. Dalam makalahnya di Konferensi tahunan “Indonesia Update” di Canberra, Australia, pada September 2018. Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politikus yang mempunyai masalah hukum.

    Baca: Tim Hukum Jokowi Optimistis Menangkan Sengketa Pilpres di MK

    "Hal lain, adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi," ucap Nasrullah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.