Ketua MK Ingatkan Semua Pihak Tak Hina Mahkamah Konstitusi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Saat membuka sidang, Anwar menegaskan bahwa hakim MK independen setelah mengambil sumpah dan mereka tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang perdana PHPU sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Saat membuka sidang, Anwar menegaskan bahwa hakim MK independen setelah mengambil sumpah dan mereka tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengingatkan semua pihak yang tengah berperkara dalam gugatan hasil pemilihan presiden 2019 untuk menjaga marwah konstitusi. Dia mengingatkan agar tak ada pihak-pihak yang mengeluarkan pernyataan menghina MK.

    Baca: KPU Keberatan Tim Prabowo Perbaiki Permohonan Sengketa Pilpres

    "Pada pemohon, termohon, marilah kita menjaga marwah konstitusi. Untuk itu, kami mohon selama persidangan tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang mengarah kepada penghinaan lembaga peradilan MK," kata Anwar di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

    Anwar mengatakan lembaganya tak bisa diintervensi siapa pun. Anwar menegaskan lembaganya hanya tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

    "Sidang disaksikan Allah SWT, untuk itu kami seperti yang pernah kami sampaikan bahwa kami tidak tunduk kepada siapa pun," kata Anwar di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

    Anwar mengakui para hakim MK sebelumnya dilantik berdasarkan persetujuan tiga pihak, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.  Namun dia menegaskan hakim MK independen setelah mengambil sumpah.

    Baca: Bambang Widjojanto: Kami Meyakini Apa yang Sudah Kami Rumuskan

    "Kami tidak takut kepada siapa pun. Dan kami tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi, sesuai sumpah kami," kata dia. "Kami merdeka, tidak bisa dipengaruhi siapa pun dan hanya takut kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa."

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.