7 Materi Gugatan Kubu Prabowo di Sidang MK Terkait Pilpres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim hukum BPN Prabowo - Sandiaga pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. Tambahan poin lam permohonan tersebut, salah satunya terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilu yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. TEMPO/Egi Adyatama

    Tim hukum BPN Prabowo - Sandiaga pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. Tambahan poin lam permohonan tersebut, salah satunya terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilu yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. TEMPO/Egi Adyatama

    3. Sumbangan dana kampanye

    Kubu Prabowo menyatakan ada kejanggalan dalam sumbangan dana kampanye kubu 01. Dalam laporan dana kampanye disebutkan bahwa sumbangan dari capres inkumben itu sebesar Rp 19,5 miliar dalam bentuk uang dan Rp 25 juta berbentuk barang. Merujuk data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, harta kekayaan Jokowi berupa kas dan setara kas per 12 April 2019 sebesar Rp 6,1 miliar. Dalam waktu 13 hari, harta kekayaan Jokowi berupa kas dan setara kas bertambah hingga Rp 13 miliar.

    Baca: Tim Hukum Jokowi Menolak Keras Perubahan Berkas PHPU Kubu Prabowo

    4. Penggelembungan DPT

    Dalam poin gugatannya, kubu Prabowo menyoalkan teknis penyelenggaraan pemilu. Kubu Prabowo menduga ada penggandaan suara sebanyak 17,5 juta pemilih dan daftar pemilih khusus sebanyak 5,7 juta. Menurut mereka jumlah DPT dan DPK tidak wajar ini mencapai 22,03 juta pemilih dan berkorelasi dengan penggelembungan suara Jokowi - Ma’ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.