FPI Sebut Belum Ada Perintah Unjuk Rasa Mengawal Sidang MK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.

    Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam atau FPI menyebut belum ada perintah menggelar unjuk rasa mengawal sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 hari ini, Jumat, 14 Juni 2019 di Mahkamah Konstitusi.

    Baca: FPI Cirebon Larang Anggota ke Jakarta Menjelang Sidang di MK

    Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam alias FPI, Sugito Atma Pawiro, mengklaim belum ada instruksi dari para petinggi kelompok hingga Kamis petang, 13 Juni 2019, terkait rencana aksi massa tersebut. “Setahu saya tidak ada instruksi pengerahan massa dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) FPI,” ujar Sugito kala dihubungi Tempo pada Kamis, 13 Juni 2019.

    Meski demikian, ia tak menjamin kelompok massa lain, seperti Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GMNF, bersikap sama. Sugito mengaku belum mendengar kabar dari kelompok itu ihwal rencana demo.

    Sebelumnya, beredar jadwal rencana pengamanan unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah organisasi dalam rangka mengawal sidang MK. Dalam agenda kepolisian yang tersebar melalui aplikasi pesan instan, kelompok FPI, GNFP, dan PA 212 dijadwalkan menggelar unjuk rasa pada Jumat pagi.

    Aksi bertajuk “Gerakan Kedaulatan Rakyat” ini rencananya dihelat di Lapangan Silang Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Diperkirakan, sekitar 500 orang terlibat dalam aksi itu.

    Tempo telah mencoba menghubungi juru bicara PA 212 Novel Bamukmin melalui pesan pendek dan telepon. Namun, telepon kepada Novel tak tersambung. Pesan pendek Tempo melalui aplikasi WhatsApp juga belum beroleh respons hingga berita ini ditulis, meski informasi perpesanan mengisyaratkan Novel telah membacanya.

    Prabowo dan Sandiaga mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 25 Mei 2019. Gugatan itu diregistasi oleh MK pada Selasa, 11 Juni 2019.  

    Sementara itu, Prabowo meminta pendukungnya untuk tak unjuk rasa ke gedung MK selama persidangan berlangsung. "Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo melalui video berdurasi 7 menit 58 detik yang dibagikan tim medianya pada Selasa malam, 11 Juni 2019.

    Baca: Petisi Cabut WNI Rizieq Shihab Lampaui Target 75 Ribu Tandatangan

    Sidang perdana sengketa hasil pemilihan umum akan digelar pada Jumat, 14 Juni 2019, pukul 09.00 WIB. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno direncanakan hadir pada sidang perdana ini. "Pak Prabowo dan Bang Sandi akan hadir," kata juru bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade pada Kamis, 13 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.