KPU: Pilkada Serentak 2020 Digelar September

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar pada September.

    Baca juga: Elektabilitas Peserta Pilkada di 5 Provinsi Pemilih Terbesar

    "Pelaksanaan Pilkadanya September tahun depan, tapi tanggalnya belum dan nanti segera diputuskan," ujarnya kepada wartawan usai melantik 180 komisioner dari 36 KPU tingkat kabupaten/kota di Surabaya, Kamis, 13 Juni 2019.

    Di Jatim, pada tahun depan akan diselenggarakan 19 pilkada, yakni untuk tingkat kota terdiri dari Surabaya, Blitar, Ngawi dan Pasuruan.

    Sedangkan, untuk tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Blitar, Malang, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik dan Kediri.

    Diperkirakan, kata Arief Budiman, pada September 2019 akan dilakukan peluncuran sebagai tanda dimulainya tahapan pilkada serentak atau tepat setahun menjelang pelaksanaan.

    Mantan ketua KPU Jawa Timur tersebut meminta komisioner di tingkat kabupaten/kota menunggu tahapan yang disusun oleh KPU RI karena jadwal pelaksanaannya juga sama.

    "KPU akan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jadwal tahapan maupun program. Dan mudah-mudahan komisioner yang baru dilantik bisa menjalankannya dengan baik," ucapnya.

    Dengan adanya PKPU tersebut, lanjut dia, nantinya KPU kabupaten/kota akan menjalankan jadwalnya, seperti kapan membuat rencana program dan membuat rencana anggaran.

    Selain itu juga tentang penyusunan secara detil tahapan mulai pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pilkada, logistik, kampanye sampai dengan pemungutan suara.

    "Insya Allah kami akan menyelesaikan PKPU untuk tahapan pilkada serentak 2020 pada Juni ini atau paling lambat Juli 2019. Setelah itu akan ditindaklanjuti di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.