Airlangga Hartarto: Golkar Bahas Jatah Menteri setelah Putusan MK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Open House di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut soal jatah kursi menteri bagi partai berlambang beringin itu baru akan dibahas setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Baca: Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar

    "Belum dibahas, itu sesudah putusan MK (dibahas)," ujar Airlangga Hartarto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 13 Juni 2019.

    Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Ketua umum, ujar dia, belum membahas dengan jajaran DPP ihwal siapa kader yang akan diusulkan menjadi bakal calon menteri. "Toh, kami belum tahu alokasi untuk kami berapa, pos kementerian apa diberikan. Apakah kursi tersebut terkait kompetensi yang kami miliki dan siapa orangnya. Sampai saat ini kami masih menunggu," ujar dia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono mengatakan partai berlambang pohon beringin berharap jatah setidaknya lima kursi menteri di kabinet Jokowi selanjutnya. Menurut Agung, harapan itu wajar mengingat Golkar merupakan partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen.

    "Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung Laksono sambil tertawa di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.

    Agung juga menyebut nama kandidat bakal calon menteri, dua diantaranya yakni menteri di kabinet Jokowi sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Tiga nama lainnya yang beredar dari dewan pakar, ujar Agung, yakni; Ilham Habibie, Ganjar Razuni, dan Pontjo Sutowo.

    "Tapi ini tidak masuk ke keputusan rapat pleno hari ini. Soal menteri kan sepenuhnya kami serahkan ke DPP, kami hanya mengusulkan. Nanti DPP yang akan menyampaikan kepada presiden," ujar Agung Laksono.

    Setelah itu pun, ujar Agung, Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya urusan portofolio menteri kepada presiden. "Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami tak pernah kekurangan kader berkualitas di Partai Golkar," ujar Agung Laksono.

    Baca: Golkar Klaim Layak Dapat Jatah Menteri Lebih Banyak dan Kursi MPR

    Namun, sampai saat ini, Airlangga maupun Lodewijk mengaku belum ada pembahasan terkait hal tersebut di internal dewan pengurus pusat (DPP).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.