Dewan Pers Pertemukan Tim Mawar dan Tempo Selasa Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen Purn. Chairawan (kedua kanan) didampingi pengacara tiba di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa 11 Juni 2019. Penasehat hukum Chairawan, Herdiansyah, menilai pemberitaan di Majalah Tempo terlalu tendensius karena langsung menuduh tanpa klarifikasi. TEMPO/Subekti.

    Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen Purn. Chairawan (kedua kanan) didampingi pengacara tiba di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa 11 Juni 2019. Penasehat hukum Chairawan, Herdiansyah, menilai pemberitaan di Majalah Tempo terlalu tendensius karena langsung menuduh tanpa klarifikasi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, mengatakan pihaknya akan menggelar sidang ajudikasi terkait laporan eks Komandan Tim Mawar Mayor Jenderal TNI (Purn) Chairawan terhadap redaksi Majalah Tempo. "Sudah diputuskan Selasa nanti sidang ajudikasinya," kata Ahmad kepada Tempo, Kamis, 13 Juni 2019.

    Baca: Pengamat: Tim Mawar Adukan Tempo ke Dewan Pers Langkah Final

    Chairawan melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers pada 11 Juni 2019. Laporan tersebut diterima dan Dewan Pers berjanji akan langsung memeriksa isi pemberitaan majalah mingguan tersebut.

    Majalah Tempo edisi 10 Juni menurunkan laporan utama (cover story) berjudul: Tim Mawar dan Rusuh Sarinah, yang merupakan hasil penelusuran untuk mengungkap pelaku dibalik peristiwa 21-22 Mei di Jakarta. Mantan anggota Tim Mawar, Fauka Noor Farid ditengarai berada di belakang aksi demonstrasi di sekitar Badan Pengawas Pemilu pada 21-22 Mei 2019 yang berujung rusuh tersebut.

    Baca: Dewan Pers Terima Aduan Eks Komandan Tim Mawar atas Majalah Tempo

    Ahmad mengatakan, Dewan Pers akan mengundang kedua pihak untuk bertemu pada Selasa pekan depan, 18 Juni 2019, sekitar pukul 10 pagi atau 1 siang. Ia mengatakan kedua pihak langsung dipertemukan agar persoalan bisa segera selesai dalam persidangan itu. "Ini kan sidang ajudikasi untuk media. Tidak seperti sidang pengadilan umum," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.