PA 212 Tunggu Instruksi Rizieq Shihab untuk Turun Demo di MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 masih menunggu instruksi dari ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama untuk menggelar unjuk rasa pada sidang gugatan Pemilihan Presiden yang diajukan kubu Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya adalah instruksi dari pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

    Baca: Sengketa Pilpres, PA 212 Belum Berencana Gelar Unjuk Rasa di MK

    "Kami menunggu instruksi Ijtima Ulama, salah satunya Habib Rizieq," kata Sekretaris Umum PA 212, Bernard Abdul Jabbar dihubungi Kamis, 13 Juni 2019.

    Bernard mengatakan PA 212 bakal menuruti perintah Ijtima Ulama. Dia mengatakan bila Ijtima Ulama memerintahkan maka pihaknya bakal melakukan aksi demo. "Kalau enggak ada perintah, kami enggak turun," katanya.

    Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK. Sidang perdana gugatan itu akan digelar pada Jumat, 14 Juni hingga diputus pada 28 Juni 2019.

    Prabowo mewanti-wanti para pendukungnya untuk tidak menggelar aksi di MK. Dia meminta para pendukung percaya pada langkah hukum dan konstitusional itu. "Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo dalam video berdurasi 7 menit 58 detik yang dibagikan tim medianya pada Selasa malam, 11 Juni 2019.

    Prabowo mengatakan sejak semula ia dan Sandiaga berpandangan dan bertekad menggunakan jalur konstitusional. Kalaupun sampai ada aksi penyampaian pendapat di muka umum, kata dia, harus tetap damai dan tanpa kekerasan. "Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apa pun di negara ini. Bukan seperti itu penyelesaiannya," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

    Baca: Warga Jabar Diimbau Tak Datang ke Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Bernard mengatakan pihaknya menghormati imbauan Prabowo tersebut. Namun, PA 212 hanya mengikuti instruksi Ijtima Ulama. "Boleh saja Pak Prabowo mengimbau, tapi kami tetap tunggu instruksi ulama," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.