Warga Jabar Diimbau Tak Datang ke Sidang Sengketa Pilpres di MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA

    Gedung Mahkamah Konstitusi. ANTARA

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi mengimbau masyarakat Jawa Barat agar tidak berangkat ke Jakarta untuk mengawal sidang sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Baca: Tim Hukum 02 Minta MK Tetapkan Kemenangan Prabowo-Sandi 52 Persen

    "Kami sudah mengimbau seperti yang pak gubernur sampaikan, jadi kami tidak akan melakukan operasi penyekatan massa, hanya mengimbau saja," kata Rudy di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis, 13 Juni 2019.

    Dia mengatakan masyarakat lebih baik menunggu kepastian hukum dari MK terkait hasilnya, daripada ikut mengawal proses persidangan. Menurut Rudy, MK juga akan bersikap netral dan berproses sesuai hukum yang berlaku.

    "Sampai hari ini kami terus berupaya (mengimbau masyarakat) supaya jangan ada yang ke sana, kami sedang berupaya," kata dia.

    Senada dengan Rudy, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengimbau masyarakat untuk menyerahkan seluruh proses sidang sengketa tersebut kepada MK.

    "Lebih baik kita tunggu di rumah, kita lihat bagaimana hasilnya, semua sudah diatur di MK karena kita ini negara hukum. Jadi untuk menjaga kondusifitas. Warga Jawa Barat sebaiknya tidak usah pergi terlalu jauh, serahkan saja pada Mahkamah Konstitusi," tuturnyia.

    Sementara itu, MK akan menggelar sidang perdananya terkait perkara sengketa Pilpres 2019 atas gugatan pasangan calon Prabowo-Sandi besok, Jumat, 14 Juni 2019.

    Baca: Selama Sidang MK, Polri Turunkan 32 Ribu Personel Gabungan

    Dalam persidangan tersebut, MK akan memutuskan dilanjutkan atau tidaknya sengketa tersebut ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan serta barang bukti yang diajukan penggugat (putusan sela).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.