KPK Bakal Bantu BPK Hadapi Gugatan Sjamsul Nursalim

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO/ Robin Ong

    Sjamsul Nursalim. Dok.TEMPO/ Robin Ong

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan draft untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadapi gugatan peradilan yang dilayangkan mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

    Baca juga: KPK Akan Sita Aset, Berikut Daftar Kekayaan Sjamsul Nursalim

    "Meski KPK tidak dijadikan tergugat dalam kasus ini tapi karena kami pandang kepentingan KPK terganggu, maka dengan adanya gugatan ini, kami akan masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan membantu BPK dan auditornya," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 12 Juni 2019.

    Sjamsul melayangkan gugatan perdata terhadap auditor BPK, I Nyoman Wara, serta kelembagaan BPK sebagai instansi, yang menerbitkan laporan hasil audit investigatif terhadap perkara ini. Melalui kuasa hukumnya, dia menduga BPK tidak berpegangan pada prinsip objektif, independen, dan tidak memenuhi standar pemeriksanaan audit sebagaimana mestinya. Salah satu yang digugat adalah soal audit BPK tahun 2002, 2006 atau 2007 dan 2017. Pihak Sjamsul menilai audit itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti karena berbeda.

    KPK, kata Febri, melihat bahwa materi gugatan yang diajukan Sjamsul tidak ada yang istimewa. Ia menilai, materi gugatan tersebut telah dibahas dan diuji dalam proses persidangan dengan terdakwa BLBI Syafruddin Arsyad Tumenggung.

    Baca: ICW Tuntut PN Tangerang Tolak Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim

    "Misalnya audit BPK. Kenapa audit BPK tahun 2002, 2006, atau 2007 berbeda dengan 2017 itu sudah dijelaskan, karena memang ada perbedaan karakter dan bentuk auditnya, dan hakim pun sudah menyangkal atau menolak argumentasi dari pengacara," ucap Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.