Menhan: Keamanan Kondusif Menjelang Sidang Sengketa Pilpres

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbicara kepada awak media dalam acara refleksi dan laporan akhir tahun 2018 Kementerian Pertahanan di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbicara kepada awak media dalam acara refleksi dan laporan akhir tahun 2018 Kementerian Pertahanan di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan keamanan Indonesia saat ini kondusif. Menhan berharap kondisi ini bertahan aman selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi berjalan. "Situasi keamanan sekarang baik. Diharapkan sampai menjelang tanggal 24 Juni juga baik," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.

    Ryamizard mengaku belum mendapat laporan intelijen terkait mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta jelang sidang di MK ini. Ia memastikan kepolisian dan TNI bakal menjaga keamanan sehingga sidang berjalan lancar.

    Baca Juga: Menhan Ryamizard: Tak Ada Urusan Tim Mawar dengan TNI

    Ryamizard mewanti-wanti kepada pihak-pihak yang berniat membuat kerusuhan selama sidang MK berlangsung. Menurut dia, polisi dan TNI akan bersikap tegas terhadap perusuh.

    "Ya kami secara profesional lah. Mulai sekarang kami ingatkan, nanti saya ingatkan, polisi yang mengingatkan, nanti kalau begini, hukum begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi hukum itu, ya jangan marah, gitu," ujarnya. Menurut dia, pihak-pihak yang ingin membuat kerusuhan pasti dari kalangan yang anti-Pancasila. "Yang radikal-radikal itu."

    Simak Juga: Sofyan Jacob Tersangka Makar, Menhan: Tak Ada yang Kebal Hukum

    MK akan menggelar sidang perdana sengketa pilpres pada 14 Juni 2019. Dalam sidang tersebut MK akan memutus apakah persidangan dapat dilanjutkan atau tidak.

    Jika lanjut, tahapan sidang berikutnya merupakan pemeriksaan pembuktian yang berlangsung 17 sampai 24 Juni 2019. Adapun pada 25 hingga 27 Juni, hakim konstitusi akan menggelar rapat musyawarah. Sehingga pada 28 Juni MK akan membacakan putusan sengketa hasil pilpres.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.