PPP: Kasus Habil Marati Itu Urusan Pribadi, Tak Terkait Partai

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Habil Marati. TEMPO/Imam Sukamto

    Habil Marati. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan, sampai saat ini partai belum bisa menghubungi kadernya, Habil Marati, untuk dimintai klarifikasi. Polisi menduga Habil terkait terlibat sebagai penyandang dana bagi mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purn) Kivlan Zein dalam merencanakan pembunuhan 4 tokoh nasional.

    Baca juga: PPP Persilakan Polisi Proses Hukum Habil Marati

    PPP, ujar Baidowi, akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. "Kami tidak akan intervensi proses hukum. Setiap kader yang berurusan hukum itu ranah pribadi mereka yang tidak ada kaitan dengan PPP," ujar Baidowi kepada wartawan pada Rabu, 12 Juni 2019.

    Kendati demikian, ujar dia, saat ini PPP tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. "Jika nanti dinyatakan bersalah, maka baru akan ada tindakan organisasi," ujar dia.

    Baidowi menjelaskan, saat ini Habil juga tak punya jabatan di struktur partai. "Pak HM adalah pengurus PPP ketika Pak Hamzah Haz memimpin partai. Pileg 2019 sempat nyaleg dari Sulawesi Tenggara (tapi tak lolos)," ujar Baidowi.

    Saat ini, Habil sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan polisi. Dia diduga memberikan uang sejumlah SGD 15.000 kepada Kivlan untuk pembelian senjata api. "Tersangka HM berperan memberikan uang. Uang yang diterima tersangka KZ (Kivlan Zen) berasal dari HM, maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api," kata Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi di kantor Kemenko Polhukam, kemarin.

    Dugaan keterlibatan Habil Marati terungkap dalam penelusuran Majalah Tempo ihwal aktor-aktor yang ada di balik kerusuhan 22 Mei lalu. Dalam terbitan majalah itu edisi 10 Juni, Habil disebut pernah memberikan uang sebesar Rp 60 juta kepada Iwan Kurniawan.

    "Pak Habil hanya bilang, 'Demi bangsa dan negara. Semangat!'," ujar Iwan, dikutip dari Majalah Tempo. Menurut dia, pertemuan dengan Habil tak menyinggung soal rencana eksekusi pejabat.

    Kuasa hukum Habil, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan uang yang diberikan kepada Iwan merupakan sumbangan Habil untuk menggelar diskusi bertema Pancasila dan antikomunisme. "Tak ada relevansi aktivitas Pak Habil dengan isu penembakan sejumlah pejabat," kata Sugito. Menurut dia, Habil membantah jika disebut sebagai donatur pembelian senjat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.