Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP: Habil Marati Petinggi Era Suryadharma Ali dan Djan Faridz

image-gnews
Habil Marati. Dok.TEMPO/ Dinul Mubarok
Habil Marati. Dok.TEMPO/ Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan bahwa Habil Marati yang ditahan lantaran diduga penyandang dana rencana pembunuhan sejumlah pejabat, adalah petinggi partai di era Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Djan Faridz. Habil adalah bendahara umum di masa Suryadarma Ali.

"Ketika PPP berselisih secara internal, Pak Habil Marati tercatat sebagai wakil ketua umun kubu Djan Faridz," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. DPP PPP era Romahurmuziy pun pernah beberapa kali bertemu Habil.

Baca juga: Habil Marati: Jejaknya Terekam dari dunia Bisnis hingga Olahraga

Habil juga menjadi calon legislator PPP untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, tetapi tak lolos. "Ketika ada islah (Habil) jadi caleg PPP untuk DPR RI dari dapil Sulawesi Tenggara tapi tidak lolos."

Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Habil sebagai tersangka dalang pembunuhan berencana. Dia diduga memberikan uang sebesar Sin$ 15 ribu atau sekitar Rp 150 juta kepada Kivlan Zein. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD ini kemudian memberikan uang itu kepada Iwan Kurniawan.

Dalam kesempatan berbeda, Habil juga ditengarai memberikan uang sebesar Rp 60 juta kepada Iwan. Polisi menyangka duit itu digunakan untuk membeli senjata api yang akan digunakan untuk menembak sejumlah pejabat: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto; Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut  Binsar Pandjaitan; Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian; Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan; Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gories Mere, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sedari mudanya beliau memang pengusaha." Partai akan menerapkan asas praduga tak bersalah sembari menunggu proses hukum Habil.

Baca juga: Pimpinan PPP Belum Berhasil Menghubungi Habil Marati

Sebelumnya, Arsul mengatakan partainya menyerahkan penyelesaian kasus kepada aparat. "Siapa saja termasuk kader PPP yang diduga melakukan pidana silakan diselidik dan disidik, dilakukan proses hukum," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Adapun penasehat hukum Habil, Sugito Atmo Prawiro membantah kliennya terlibat dalam rencana pembunuhan berencana. Sugito mengatakan Habil Marati memberikan uang kepada Iwan untuk menggelar diskusi bertema Pancasila dan antikomunisme. "Tak ada relevansi aktivitas Pak Habil dengan isu penembakan sejumlah pejabat," kata Sugito dikutip dari Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019. Menurut dia, Habil membantah jika disebut sebagai donatur pembelian senjata.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

2 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

3 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.


Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya khawatir dengan rekan koalisinya Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam Pemilu 2024.


Airlangga Golkar Sambut Baik jika NasDem dan PPP Masuk Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Airlangga Golkar Sambut Baik jika NasDem dan PPP Masuk Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut Partai Nasdem dan PPP jika ingin masuk Pemerintahan Prabowo Subianto.


MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

3 hari lalu

Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memberikan keterangan pers terkait pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MKMK secara permanen di Gedung MK, Jakarta, Rabu 20 Desember 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk MKMK secara permanen dengan tiga anggota yaitu Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna dan Profesor Yuliandri yang rencananya akan dilantik pada 8 Januari 2024. Ketiganya telah melalui proses seleksi yang dilakukan lembaga peradilan konstitusional itu. TEMPO/Subekti.
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.